JEMBER-Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mencapai 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026, mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Capaian tersebut dinilai positif karena berlangsung beriringan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.
Apresiasi itu disampaikan Amalia saat menerima audiensi Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan data statistik, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta strategi percepatan pengentasan kemiskinan.
Amalia menilai, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik. Pemerintah daerah perlu memastikan peningkatan aktivitas ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. “Ini luar biasa,” tutur Amalia.
Menurut dia, tidak banyak daerah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan perkembangan dalam penurunan kemiskinan. Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Jember yang terlibat dalam pemutakhiran DTSEN, terutama melalui verifikasi dan validasi data masyarakat pada desil pertama dan kedua.
Amalia turut menyoroti pemahaman Bupati Jember Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, terhadap data statistik. Menurutnya, pemanfaatan data BPS menjadi bagian penting dalam menyusun perencanaan pembangunan agar program pemerintah tepat sasaran.
“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” katanya.
Di sisi lain, Gus Fawait menyampaikan bahwa Pemkab Jember telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data masyarakat pada desil pertama dan kedua. Hasil pemutakhiran tersebut telah diserahkan kepada BPS RI. Pemerintah daerah selanjutnya berencana memperluas proses serupa ke desil ketiga dan, jika memungkinkan, desil keempat.
Proses pendataan melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), serta relawan. Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan. Faktor kelahiran, kematian, perubahan pekerjaan, hingga kondisi rumah tangga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemkab Jember berencana mengembangkan aplikasi yang terhubung dengan BPS. Melalui sistem itu, perubahan kondisi masyarakat diharapkan dapat tercatat lebih cepat sehingga kebijakan pemerintah tidak lagi bertumpu pada data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Gus Fawait menyebut penurunan kemiskinan sebagai salah satu indikator utama yang menjadi perhatian pemerintahannya. Saat awal menjabat, jumlah penduduk miskin secara absolut di Jember termasuk dua terbesar di Jawa Timur. Namun, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, Jember kini telah keluar dari posisi dua besar tersebut.
Jumlah penduduk miskin di Jember juga diklaim berkurang sekitar 15.990 orang. Capaian tersebut menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Pemkab Jember juga telah menyampaikan target penurunan kemiskinan hingga 2030 kepada BPS. Kerja sama kedua pihak diharapkan tidak berhenti pada pemutakhiran data, tetapi berlanjut pada kajian untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sinergi APBD dan APBN Gerakkan Ekonomi
Gus Fawait menilai, pertumbuhan ekonomi Jember tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Karena itu, sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu dukungan pemerintah pusat pada 2026 adalah program revitalisasi 258 sekolah di Jember dengan total anggaran Rp187,38 miliar. Program tersebut mencakup 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.
Dukungan juga diberikan melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pada tahun anggaran 2025–2026, pemerintah pusat bersama Pemkab Jember mengalokasikan bantuan sekitar Rp312 miliar. Anggaran tersebut mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian, pompa air, traktor, mesin panen, serta rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Sementara itu, program bantuan pangan pada 2026 menyasar sekitar 390.744 keluarga penerima manfaat di Jember. Intervensi tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah.
Jember juga mendapatkan dukungan pembangunan Sekolah Rakyat melalui APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp221,99 miliar. Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan membuka peluang perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja setempat.
Nilai anggaran MBG di Jember bahkan diperkirakan berpotensi mencapai Rp4,6 triliun per tahun apabila seluruh unit pelayanan beroperasi sesuai target. Besarnya potensi anggaran tersebut dinilai dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, terutama jika rantai pasok program melibatkan pelaku usaha dan petani lokal.
Menurut Gus Fawait, berbagai program tersebut memperlihatkan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan daerah. Dukungan anggaran, kata dia, harus disertai perencanaan yang terarah agar manfaatnya tidak hanya berhenti pada penyerapan belanja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” kata Gus Fawait.
Ke depan, Pemkab Jember dan BPS RI berencana memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data sosial ekonomi serta mengevaluasi dampak program pembangunan terhadap penurunan kemiskinan. Pemerintah daerah berharap, ketersediaan data yang akurat dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih terukur.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jember tidak hanya menjadi capaian di atas kertas, tetapi juga tercermin melalui berkurangnya angka kemiskinan, menurunnya pengangguran, serta membaiknya kualitas hidup masyarakat. (rus)
