JEMBER-Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, angkat bicara setelah terseret informasi keliru terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi salah satu kampus di Jember.
Informasi yang beredar di aplikasi percakapan dan media sosial itu menyudutkan pihak sekolah, bahkan memunculkan tuduhan bahwa pelaku merupakan guru di lembaga pendidikan tersebut.
Bendahara MA tersebut, Ahmad Fatikhurridwan, mengatakan informasi yang belum terkonfirmasi itu telah berdampak terhadap nama baik lembaga. Menurut dia, kabar yang beredar membuat sebagian masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap sekolah.
“Ini tidak bisa dibenarkan,” ujar Fatikhurridwan, melalui keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Ia mengungkapkan, pihak kampus telah mendatangi sekolah untuk melakukan tabayun atau klarifikasi terkait informasi yang beredar. Dalam kesempatan tersebut, pihak universitas juga menarik mahasiswi yang bersangkutan dari kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP).
Menurut Fatikhurridwan, pihak universitas turut menyayangkan beredarnya informasi yang menyudutkan sekolah, terlebih ketika kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian.
Fatikhurridwan menerangkan, mahasiswi tersebut mulai menjalani PLP di MA itu pada 7 September 2026. Dengan demikian, korban telah mengikuti kegiatan tersebut selama lebih dari satu bulan sebelum kasus dugaan kekerasan seksual mencuat.
Terkait tempat tinggal mahasiswi selama menjalani PLP, ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihak sekolah, mahasiswi itu semula tinggal di rumah keluarga seorang teman di desa yang berdekatan dengan lokasi sekolah.
Namun, berdasarkan keterangan rekan satu kelompok PLP, mahasiswi tersebut kemudian pindah ke rumah kontrakan karena merasa kurang nyaman dengan fasilitas tempat tinggal sebelumnya, terutama karena tidak tersedia jaringan Wi-Fi.
“Setahu kami, korban awalnya tinggal di rumah nenek atau kakek temannya di desa dekat sekolah,” tuturnya.
Fatikhurridwan menambahkan, perpindahan tempat tinggal tersebut tidak disampaikan kepada pihak sekolah. Ia menyatakan, apabila pihak lembaga mengetahui rencana tersebut, sekolah akan menyarankan agar mahasiswi itu tidak pindah ke lokasi tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa informasi mengenai rumah kontrakan itu diperoleh mahasiswi dari seorang kepala sekolah dasar (SD) di Kecamatan Ambulu.
Menurutnya, keduanya telah saling mengenal karena mahasiswi tersebut pernah melakukan observasi atau penelitian di sekolah dasar itu sebelum menjalani PLP di MA.
“Dapat informasi kontrakan itu karena korban dulu pernah observasi di SD tersebut. Makanya, sempat kenal dengan kepala sekolahnya, dan yang mengarahkan untuk tinggal di kontrakan itu adalah kepala sekolah SD tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Fatikhurridwan menegaskan bahwa lokasi rumah kontrakan yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) dugaan kekerasan seksual berada di desa yang berbeda dari desa tempat MA tersebut berada. Ia juga mengaku tidak mengenal kepala sekolah dasar yang disebut memberikan informasi mengenai tempat tinggal tersebut.
“Tidak ada hubungan apa pun. Kami tidak kenal beliau, dan saya pastikan beliau juga tidak kenal kami,” ungkapnya.
Fatikhurridwan mengatakan bahwa sejak awal pihak sekolah telah menyarankan mahasiswa peserta PLP untuk mencari tempat tinggal di sekitar lingkungan MA. Namun, menurut dia, sebagian peserta memilih tempat lain dengan berbagai pertimbangan.
Ia menyebutkan, sejumlah rumah kosong di sekitar pondok pesantren sebenarnya dapat menjadi alternatif tempat tinggal bagi peserta PLP. Meski demikian, saran tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh mahasiswa.
“Dalam satu kelompok, mereka mencari rumah kontrakan terdekat karena di wilayah pondok banyak rumah kosong. Namun, banyak teman-teman yang tidak menghiraukan,” pungkasnya
Pihak sekolah juga berempati terhadap korban. Dia mendorong kepolisian untuk segera mengungkap perkara ini dan segera menangkap pelaku. (rus)
