AGAM–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan segera menindaklanjuti arahan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, terkait perubahan trase ruas jalan provinsi Manggopoh–Padang Luar (Kelok 44) sebagai solusi jangka panjang terhadap kerusakan jalan akibat pergerakan tanah.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum saat kunjungan kerja ke Agam, Jumat (31/7/2026).
Dalam kunjungan itu, Menteri didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumbar, Armizoprades, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari peninjauan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Lokasi yang dikunjungi meliputi Sabo Dam Batang Tumayo di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Ruas Jalan Provinsi Manggopoh–Padang Luar (Kelok 44), serta Ruas Jalan Provinsi Sicincin–Malalak.
Saat meninjau Kelok 44, menteri melihat kondisi badan jalan yang mengalami banyak titik penurunan akibat pergerakan tanah.
Menurutnya, kondisi geologi di kawasan tersebut tidak lagi memungkinkan ruas jalan dipertahankan sebagai jalur utama dalam jangka panjang.
Menteri meminta Pemprov Sumbar segera mengusulkan perubahan trase jalan sebagai solusi permanen yang lebih aman dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan dapat dipercepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri juga menginstruksikan agar rencana perubahan trase segera dibahas bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) guna dilakukan kajian teknis dan penentuan langkah penanganan yang paling efektif oleh pemerintah pusat.
Selain meninjau Kelok 44, menteri juga mengunjungi Sabo Dam Batang Tumayo untuk memastikan fungsi infrastruktur pengendali sedimen yang berperan dalam mengurangi potensi banjir lahar dan material vulkanik dari kawasan Gunung Marapi.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke ruas jalan provinsi Sicincin–Malalak, yang menjadi salah satu jalur penghubung penting antardaerah di Sumatera Barat.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades menegaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan BPJN untuk membahas alternatif perubahan trase beserta kajian teknisnya.
“Atas arahan Bapak Menteri, kami akan segera berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk membahas alternatif perubahan trase beserta kajian teknisnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga akan menyiapkan usulan perubahan Rencana Aksi Menteri Pekerjaan Umum agar proses penanganan Ruas Jalan Manggopoh–Padang Luar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Armizoprades.
Ia mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur di Sumbar menjadi dukungan penting dalam mewujudkan penanganan yang lebih efektif, khususnya pada ruas jalan strategis yang selama ini menghadapi persoalan akibat kondisi geologi.
“Kami berharap sinergi ini terus terjalin dengan baik sehingga solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas orang maupun distribusi barang,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang aman, tangguh, dan berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (*)
