PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar aksi bersih pantai di kawasan Pantai Parupuk Tabing, Kota Padang, Jumat (19/12/2025), sebagai langkah pemulihan aktivitas nelayan pascabencana banjir bandang.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan, aksi bersih-bersih tersebut dilakukan untuk memastikan nelayan dapat kembali melaut dengan aman, sekaligus mengembalikan kebersihan lingkungan pesisir.
Ia menjelaskan, tumpukan material kayu dan sampah yang terbawa arus saat bencana melanda Padang pada akhir November lalu telah mengganggu aktivitas nelayan. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Oleh karena itu, kita mengerahkan ASN untuk melakukan aksi bersih-bersih. Alhamdulillah, dengan koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan, siang ini pantai sudah kembali bersih dan nelayan sudah dapat melaut kembali,” ungkap Mahyeldi yang dikutip dari keterangan pers Biro Adpim Setdaprov Sumbar.
Menurutnya, langkah cepat ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pesisir tetap dapat menjalankan aktivitas dan mata pencahariannya, khususnya pascabencana.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda menjelaskan aksi bersih pantai melibatkan lintas perangkat daerah, DKP, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Pembersihan dilakukan di sepanjang pesisir Pantai Padang, mulai dari kawasan Muaro hingga Pasir Jambak.
“Fokus utama kami adalah membersihkan puing-puing kayu yang bertebaran di laut dan pesisir. Harapannya, nelayan dapat melaut kembali dengan aman tanpa khawatir perahu mereka menabrak material kayu,” jelas Reti.
Ia menambahkan, selain dilakukan secara manual oleh ASN dan masyarakat sekitar, pembersihan juga menggunakan alat berat karena sebagian material kayu berukuran besar dan sulit diangkat dengan tenaga manusia.
Dalam kegiatan tersebut, DKP Sumbar juga menyalurkan bantuan sembako dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebanyak 120 paket kepada 120 kepala keluarga nelayan terdampak sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir. (*)
