BUTON TENGAH-Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menegaskan Program Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan amal jariyah serta terobosan strategis yang menghapus sekat kelas sosial dan menjamin hak pendidikan setara standar internasional bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Hal itu disampaikannya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 yang dirangkaikan dengan open house peringatan satu tahun berdirinya Sekolah Rakyat serta momen Hari Anak Nasional, di komplek Sekolah Rakyat Permanen, Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Senin (3/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, Wakil Ketua DPRD, Mazaluddin, Tim Inspektorat Kementerian Sosial selaku perwakilan pusat, yang mewakili Kapolda Sultra bersama para taruna Akpol, taruna Akmil serta undangan lainnya.
Azhari menjelaskan, inisiatif ini menjawab akar permasalahan putus sekolah yang disebabkan keterbatasan ekonomi, bukan rendahnya potensi kecerdasan anak.
Melalui sistem pendidikan asrama gratis dengan fasilitas setara boarding school internasional yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kurang dari 5 persen penduduk negara menghadirkan keadilan sosial yang nyata: jaminan tempat tinggal, gizi seimbang, dan pendampingan berkualitas tanpa membebani kemampuan ekonomi keluarga.
Program ini menjadi fondasi utama penguatan kualitas sumber daya manusia yang kelak melahirkan generasi cerdas sekaligus tangguh berkarakter.
Bupati menekankan keberhasilan pelaksanaan ini tak lepas dari sinergi dan dukungan lintas pihak, sejalan dengan makna Hari Anak Nasional yang menegaskan anak sebagai aset terbesar bangsa dan calon pemimpin masa depan.
Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol harapan baru yang memulihkan harga diri anak-anak pesisir dan pedalaman, serta menjamin bahwa kemiskinan tidak akan lagi menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bermimpi dan berprestasi setinggi langit. (*)
