KUANSING-Kabupaten Kuansing sedang tak baik-baik saja. Keuangan daerah lagi tak jelas. Buktinya, tunjangan dan gaji perangkat desa belum dibayarkan.
Seorang sekretaris desa yang tidak mau disebutkan namanya di Kecamatan Pucuk Rantau menyebutkan, sekarang sudah mau tutup anggaran, tunjangan masih belum jelas kapan dibayarkan.
“Malang benar nasib kami perangkat desa yang menjadi ujung tombak roda pemerintahan tapi hak diberikan,” katanya, Rabu (24/12/2025).
Dia menyebutkan, tidak semua perangkat desa mempunyai kebun sawit yang luas, makanya gaji dan tujangan diperlukan,” kata dia.
Dia berharap Pemkab Kuansing segera memberi solusi atas persoalan ini.
“Saya ada punya Kebun sawit. Tapi hanya 100 batang, itu sudah saya jaminkan ke bank untuk kebutuhan kuliah anak,” kata dia.
Dia mengemukakan, perangkat desa seolah dianggap tak berguna. “Memang kami orang kecil, tapi kami minta hak tetap dibayar,” katanya.
Dia menambahkan, gaji perlu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami bangga menjadi perangkat desa karena bisa mengabdi pada masyarakat,” kata dia.
“Semoga pemerintah daerah dan pemerintah pusat mendengarkan nasib perangkat desa yang bekerja tanpa digaji,” katanya.
Masyarakat menyebut, tata kelola keuangan di Pemkab Kuansing kacau balau. “Cuma kita tak tahu, apakah karena efisiensi anggaran dari pusat atau karena faktor lain,” kata seorang warga, Deni Risman.
Dia menambahkan, seharusnya tunjangan dan gaji itu dianggarkan sejak awal, sehingga tak ada alasan tak ada uang. Caranya, geser atau batalkan anggaran lain. “Misalnya, potong perjalanan dinas pejabat. Kegiatan tak perlu bisa dibatalkan,” katanya.
Dia menyebut, anggaran reses anggotan dewan bisa dikurangi. Belum lagi biaya rapat-rapat di pemda yang bisa dipangkas.
“Masa orang pemerintahan tak paham dengan hal seperti itu,” kata dia. (ridho)
