PAYAKUMBUH-DANA atau bantuan keuangan partai politik dari APBD Payakumbuh 2026 yang mencapai sekitar Rp730 juta mulai mendapat sorotan.
Ketua KNPI Payakumbuh, Rahmanda Fajri, Kamis (27/08/2026) mengingatkan, DANA bantuan partai politik semestinya benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Menurutnya, kebutuhan pendidikan politik hari ini semakin penting agar generasi muda memahami politik secara lebih baik dan tidak hanya menjadi penonton dalam setiap momentum demokrasi.
“Dalam kondisi hari ini kita menyadari bahwasanya pendidikan politik, khususnya pada generasi muda, sangat dibutuhkan agar para generasi muda memiliki pemahaman yang bagus terkait dunia politik itu sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan salah satu fungsi utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
DANA Banpol yang bersumber dari uang negara diharapkan tidak hanya berputar untuk kepentingan internal organisasi.
“Jangan hanya konsolidasi partai,” tegasnya.
Menurutnya, Banpol seharusnya dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pemahaman politik serta partisipasi publik.
“Kami berharap partai politik mengoptimalkan DANA Banpol yang diberikan negara untuk mendorong peningkatan pemahaman serta meningkatkan partisipasi publik untuk mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi di negara kita,” katanya.
Ia menyebut pendidikan politik dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif maupun workshop yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memahami politik secara lebih luas.
Sorotan KNPI tersebut muncul setelah Pemerintah Kota Payakumbuh merealisasikan 100 persen bantuan keuangan kepada sembilan partai politik 2026 dengan total Rp730.248.163.
PAN Kota Payakumbuh menjadi salah satu penerima dengan nilai Rp73.980.979.
Saat dikonfirmasi terkait bentuk pendidikan politik yang dijalankan, Ketua PAN Payakumbuh Ryan Made Hanesty, menyebut sejumlah kegiatan seperti rakerda, musda serta pembentukan relawan.
Sementara PKB Kota Payakumbuh, melalui Harmen. M. Mar, mengatakan, PKB juga merencanakan sekolah kaderisasi partai pada akhir tahun.
Keterangan dari PAN dan PKB tersebut kemudian menarik untuk dilihat lebih jauh, terutama terkait sejauh mana kegiatan pendidikan politik yang dibiayai dari APBD tersebut menyentuh masyarakat di luar struktur dan kader partai. (jnd)
