PADANG PARIAMAN – Kisruh yang terjadi di lingkungan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Pariaman terus menjadi perhatian berbagai pihak. Menyikapi kondisi tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pariaman menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai unsur organisasi.
Berdasarkan surat undangan yang diterima media ini, Jumat (12/6/2026), rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/6/2026) pukul 14.00 WIB di Aula Panti Aisyiyah Putri Taratak, Kota Pariaman.
Undangan tersebut ditandatangani Ketua PDM Kota Pariaman, Drs. Nasri, bersama Sekretaris Yosrizal, S.H.I., M.H.
Ketua PDM Kota Pariaman, Drs. Nasri, saat dihubungi secara terpisah melalui telepon seluler membenarkan agenda rapat tersebut. Menurutnya, pertemuan digelar sebagai upaya mencari solusi atas persoalan yang berkembang di lingkungan Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.
“Benar, undangan sudah disampaikan kepada para penasehat PDM, anggota PDM, PDA, pimpinan organisasi otonom (Ortom), PCM dan PCA se-Kota Pariaman,” ujar Nasri.
Sementara itu, Ketua PDA Kota Pariaman, Endrawati, belum memberikan tanggapan terkait persoalan yang berkembang. Upaya konfirmasi melalui telepon selulernya belum mendapat respons.
Penasehat PDM Kota Pariaman, H. Syafri Jauhari, menilai persoalan yang terjadi seharusnya dapat diselesaikan oleh PDA sendiri.
“Seharusnya yang mengundang rapat adalah PDA, bukan PDM. Kalau tidak, PDA bisa menjadi sasaran kritik dari peserta rapat,” katanya.
Pendapat senada juga disampaikan Penasehat PDM Kota Pariaman, Hasan Basri. Ia menyebut kisruh di tubuh PDA Pariaman bukan kali pertama terjadi.
Menurutnya, persoalan serupa pernah muncul pada tahun 2017 dan 2019, yang juga berkaitan dengan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.
“Kisruh yang terjadi saat ini merupakan yang ketiga kalinya. Persoalannya masih berkaitan dengan pengelolaan pendapatan rumah sakit,” ujarnya.
Hasan Basri juga menyoroti keputusan Ketua PDA Kota Pariaman yang memberhentikan Direktur Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman, dr. Tri Widiyanto, serta Ketua Badan Pembina Harian (BPH), H. Jauhar Muiz.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki dukungan yang cukup besar di lingkungan organisasi.
Lebih lanjut, Hasan Basri menilai tata kelola organisasi di PDA Kota Pariaman perlu diperbaiki. Ia menekankan pentingnya penyusunan program kerja tahunan yang disahkan oleh Badan Pembina Harian (BPH) sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi.
“Dalam organisasi harus ada rencana kerja tahunan yang jelas dan disahkan oleh BPH. Program kerja itu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran,” katanya.
Ia berharap ke depan PDA Kota Pariaman dapat dipimpin oleh figur yang memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman organisasi yang lebih baik.
“Kita mengharapkan adanya perubahan kepemimpinan ke depan kepada sosok yang lebih memahami tata kelola organisasi,” tutup Hasan Basri. (amd)
