JAKARTA-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih Anugerah Adinata Syariah 2025 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) atas kinerja positifnya dalam pengembangan ekonomi syariah. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Mahyeldi di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersyukur akan capaian Pemprov Sumbar ini. Menurutnya, itu sangat relevan dengan karaketer dan budaya masyarakat di Sumbar.
“Alhamdulillah kami di Sumbar berhasil, penghargaan ini sangat sesuai dengan budaya kami,” kata Gubernur Mahyeldi.
Dikatakannya, pada 2024, penghargaan yang sama juga diraih Pemprov Sumbar. Menurutnya, dua kali menerima penghargaan itu, merupakan sebuah penanda besarnya komitmen Pemprov Sumbar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Gubernur menjelaskan, setiap tahunnya, pemprov terus melakukan pengembangan terhadap ekonomi syariah. Bahkan, kontribusi ekonomi syariah di Sumbar disebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Meskipun telah meraih penghargaan secara berturut-turut dalam dua tahun terakhir, Mahyeldi mengaku tidak akan berpuas diri, sosialisasi pentingnya ekonomi syariah akan terus dilakukannya di Sumbar. Tidak hanya kepada masyarakat umum, melainkan juga kepada para siswa di sekolah-sekolah.
“Ditambah ada respons baik dari kalangan milenial, siswa-siswi kita. Kami menjadi semakin bersemangat,” ujarnya yang dikutip dari keterangan pers Biro Adpim Setdaprov Sumbar.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub menegaskan, kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci dari orkestrasi ekosistem ekonomi syariah nasional. Melalui Anugerah Adinata Syariah, KNEKS terus mengapresiasi inisiatif daerah dalam menggali potensi ekonomi syariah di lingkungannya masing-masing.
“Harapannya, Anugerah Adinata Syariah dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Aiyub.
Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah KNEKS, Dedi Wibowo menjelaskan, saat ini pihaknya telah terbentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah di 31 provinsi dan dalam waktu dekat ditargetkan segera ada di 38 provinsi di Indonesia.
“Sudah ada formulasi aturan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara masif. Sekarang kami sedang menyusun masterplan ekonomi keuangan syariah 2025–2029,” ujar Dedi.
Selain pemprov, penghargaan serupa juga diterima oleh pimpinan DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman karena DPRD Sumbar dinilai turut berperan besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di Sumbar. (*)
