Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.
Kejujuran dan transparansi adalah pondasi utama untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik dalam komunikasi politik. Ketika pemimpin politik dan partai politik berkomunikasi dengan jujur dan transparan, masyarakat cenderung merasa lebih yakin terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil. Pemerintah yang jujur dan transparan memiliki lebih banyak legitimasi di mata masyarakat. Ini dapat menguatkan kedudukan pemerintahan dan membuat masyarakat lebih cenderung untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil.
Dengan komunikasi politik yang jujur, pemimpin politik dapat lebih baik memahami dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini juga akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kepentingan publik.
Sebagaimana mengutip dari buku Komunikasi Politik (2016) oleh Thomas Tokan Pureklolon, dijelaskan komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada waktu yang sama, ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. Melalui komunikasi politik, rakyat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik.
Komunikasi yang jujur dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan politik dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa komunikasi politik adalah jujur dan transparan, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan dan advokasi kebijakan.
Misalnya, selama pemilihan umum atau kampanye politik, calon yang berkomunikasi dengan jujur tentang visi, rencana kebijakan, dan sumber dana kampanye mereka dapat memenangkan kepercayaan pemilih. Membeberkan sumber dana kampanye dan menjelaskan hubungan dengan kelompok kepentingan juga merupakan contoh transparansi yang dapat membangun kepercayaan. Ini memperkuat demokrasi dan memberikan lebih banyak legitimasi kepada pemerintah yang terpilih.
Kejujuran dan transparansi dalam komunikasi politik membantu membangun hubungan yang lebih berkelanjutan antara pemimpin politik dan masyarakat. Ketika kepercayaan telah dibangun, itu bisa bertahan lama dan mendukung stabilitas politik. Ketika kejujuran dan transparansi tidak dijunjung tinggi dalam komunikasi politik, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat, menyebabkan ketidakstabilan politik, dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, penting bagi pemimpin dan partai politik untuk memiliki komitmen kuat terhadap komunikasi yang jujur dan transparan.
Oleh karena itu, pemimpin politik dan partai politik harus mengutamakan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa komunikasi politik mereka menguntungkan masyarakat dan demokrasi secara keseluruhan. Mereka juga dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik, menghindari retorika yang meragukan, dan berfokus pada isu-isu kebijakan yang relevan. (Lara Tria Sovia, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fisip Unand).
