Oleh Ridho Maghribi
Terus terang, sebagai warga Kuantan Singingi, saya malu dengan kejadian belakangan. Kuansing jadi sorotan nasional bukan karena prestasi, tapi karena korupsi. Saat bersamaan Kuansing tengah menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Riau.
Mau dikemanakan muka ini. Tapi, itulah kenyataan. Pahit dan getir dirasakan masyarakat Kuansing. Bupati kita, Pak Suhardiman Amby dijadikan tersangka. Bupati tak sendiri, ada pula Sekda Pak Zulkarnaen serta seorang pengusaha yang jadi tersangka di KPK. Menurut KPK, bupati tersangkut dugaan jual beli jabatan sekda. Sekda rela nyicil sebuah mobil agar dia jadi sekda dan mobil itu diserahkan ke bupati.
Sekda rela berutang demi jabatan sekda. Satu hal yang dipikirkan banyak orang, kenapa jabatan dianggap segalanya, sehingga mau mati-matian mendapatkannya. Kalau pun jadi sekda, gaji dan penghasilan, tentu terbatas, namun masih berani mencicil mobil.
Lebih tak masuk di akal lagi, kenapa sebuah mobil seharga Rp2 miliar dianggap wah oleh bupati. Hanya dengan sebuah mobil harga diri bupati bisa dibeli? Terlalu rendah! Kalau seorang bupati hidup di jalan yang lurus saja, tidak neko-neko, kalau hanya mobil seharga Rp2 miliar pasti dapat asalkan mau menabung. Bupati punya tunjangan, perjalanan dinas dan pemasukan resmi lainnya.
Hitung-hitungan banyak teman ASN di Pemkab Kuansing, kalau bupati berjalan lurus, penghasilan lebih kurang Rp100 juta sebulan pasti dapat. Itu penghasilan legal dan tentunya bukan penghasilan bersih. Sebab, dalam komponen itu ada biaya perjalanan dinas, hotel dan uang saku. Tentunya, dalam Rp100 juta itu ada pula unsur gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan lain yang sah menurut undang-undang.
Kalau tak genap Rp100 juta sebulan, paling tidak mendekati. Bupati semua biaya hidupnya sudah ditanggung negara. Punya rumad dinas, mobil dinas, makan dan minum sudah aman. Jadi, bupati bisa banyak menabung. Kalau hanya mobil seharga Rp2 miliar, gampang itu. Tinggal menabung agak dua tahun. Lama memang, tapi hidup nyaman dan tak ada mengintai setiap langkah.
Terjerembabnya Suhardiman Amby ke pusaran korupsi, menambah daftar panjang kepala daerah di Kuansing yang terlibat persoalan korupsi. Ada yang berurusan dengan kejaksaan dan KPK. Tapi, sudahlah, semua telah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Jangan harap bubur akan jadi nasi.
Kalau mau, mari memasak ulang. Pilkada mendatang merupakan momentum yang tepat untuk mencari pemimpin pilihan rakyat Kuansing. Belum jelas pilkada akan dilaksanakan. Berdasarkan putusan MK terbaru, pilkada tetap secara langsung, bukan pemilihan lewat DPRD.
Selama ini, banyak figur yang layak untuk jadi calon kepala daerah. Banyak intelektual maupun tokoh lokal yang patut diberi kesempatan menjadi pemimpin. Namun, mereka tak bisa dimajukan. Sebab, kalau ikut pilkada harus lewat jalur partai politik. Tak semua orang bisa bisa akses ke partai politik. Kalau kantong tipis dan tas kosong, janganlah. Lebih baik menghindar saja karenanya juga tak akan dapat rekomendasi dari pusat.
Akibat dominannya partai politik, maka orang maju pilkada itu ke itu saja. Dia lagi, dia lagi. Masih ada jalur lain untuk maju ke pilkada, melalui jalur perseorangan.
Ini tak banyak diambil kandidat. Sebab, butuh dukungan KTP dan surat dukungan dalam jumlah besar. Kandidat takut dimintai uang oleh warga. Kalau dibayar, maka bisa jadi biayanya sangat besar.
Nah, inilah yang harus dimanfaatkan untuk pilkada mendatang. Kini, saatnya untuk memulai wacana pemimpin pilihan rakyat. Kita cari tokoh terbaik dan kita berikan dukungan kepadanya tanpa imbalan. Kita kasihan foto kopi KTP secara gratis, lengkap dengan surat dukungan.
Merujuk ke Pilkada 2024, hanya tiga paslon yang bertarung di Pilkada Kuansing. Masing-masing Suhardiman Amby–Mukhlisin dengan partai pengusung Gerindra, Demokrat dan PKB.
Lalu, paslon Adam–Sutoyo dengan partai pengusung Golkar, PAN, NasDem dan PKS. Lalu, paslon Halim–Sardiyono dengan pengusung: PDI Perjuangan dan PPP. Tak ada calon independen!
Mumpung hari masih pagi, saatnya tokoh-tokoh untuk berembuk guna mencari siapa yang akan didukung bersama-sama. Saatnya dicari pemimpin yang tanpa modal di Kuansing. Kita cari tokoh yang didukung oleh koaliasi rakyat. Kita pilih tokoh yang punya integritas, teruji kejujurannya, mau kerja keras untuk rakyat dan benar-benar siap untuk mengabdi.
Kalau tokoh koaliasi rakyat yang menang, lalu dia salah jalan dan tak berpihak ke rakyat, tinggal kita keroyok bersama-sama.
Banyak persoalan di Kuansing yang perlu dikerjakan. Mulai dari jalan rusak, sekolah rusak, lingkungan rusak dan sebagainya. Belum lagi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Semua itu harus dijalankan dengan pemerintahan yang punya tata Kelola yang baik, bukan pemerintahan yang asal kelola.
Mudah-mudahan ada yang menyambut wacana ini agar kita tak jatuh lagi di lubang yang sama pada masa depan. Mati berikhtiar memperbaiki negeri. (*)
