JEMBER-Sejumlah mahasiswa bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam #INDONESISADAR menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Jember, Jumat (30/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa 18 tuntutan yang dihimpun dari berbagai keresahan masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan hingga kesehatan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Dhiya’ul Ham, mengatakan, banyaknya tuntutan tersebut merupakan hasil penghimpunan aspirasi mahasiswa yang kemudian dikolaborasikan dengan keresahan elemen masyarakat.
Menurutnya, 18 tuntutan itu mencakup enam bidang utama, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.
“Karena kita melihat keresahan-keresahan yang sudah dihimpun oleh teman-teman mahasiswa, yang kemudian berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Kita menghimpun dan melahirkan 18 tuntutan yang berasal dari enam bidang,” ujarnya.
Berikut tuntutan tersebut, bidang Pendidikan, satu, hentikan penggunaan anggaran Pendidikan untuk program prioritas MBG dan KDMP.
Dua, wujudkan Pendidikan yang gratis, tingkatkan kesejahteraan guru honorer dan tingkatkan pemerataan fasilitas pendidikan serta kualitas Pendidikan. Tiga, wujudkan kesetaraan Pendidikan dengan menghapus sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda.
Bidang lingkungan, satu, wujudkan respon cepat dan kepedulian negara terhadap berbagai bencana yang ada di Indonesia dan tidak ragu menetapkan peristiwa bencana sebagai bencana nasional.
Dua, hentikan korporasi yang merusak dan mengeksploitasi alam serta tolak segala pembukaan lahan baru dan perizinan yang merusak kelestarian ekologi.
Tiga, wujudkan reforma agraria sesuai amanat undang-undang pokok agraria. Empat, perkuat anggaran yang berfokus pada penanganan mitigasi dan pasca bencana.
Bidang demokrasi, satu, tegakkan supremasi sipil dan tolak dominasi militerisme di ruang sipil. Dua, hentikan kriminalisasi terhadap Masyarakat sipil dan aktivis. Tiga, usut tuntas kasus pelanggaran HAM di seluruh Indonesia.
Bidang politik kebijakan, satu, Mendorong kebijakan yang adil gender. Dua, stop penyalahgunaan hukum untuk kekuasaan dan berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tiga, pemberantasan inkompetensi pejabat pemerintah dan juga system rangkap jabatan.
Bidang ekonomi, satu Mendesak pemerintah untuk memperbaiki Tata Kelola Kebijakan Ekonomi dan Wujudkan Jaminan Ekonomi Yang Berkeadilan. Dua, stop program KDMP dan MBG. Tiga, Prioritaskan APBN untuk kepentingan rakyat.
Bidang kesehatan, satu Prioritaskan Kesehatan daripada program populls. Dua, Tingkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan.
Korlap menjelaskan, tuntutan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Mahasiswa melihat masih banyak persoalan yang berkaitan dengan ketidakadilan dan ketertindasan masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember. Selain itu, sejumlah persoalan nasional juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Dia mencontohkan persoalan lingkungan, kasus keracunan MBG, hingga isu supremasi sipil dan militerisme yang dinilai telah memasuki ranah kehidupan sipil.
“Kenapa 18 tuntutan ini pada akhirnya kita bawakan di aksi 30 Oktober, karena kita melihat keresahan, kemudian ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, terutama yang ada di Jember. Kita juga berbicara persoalan nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dhiya’ menegaskan, aksi tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan mahasiswa. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dan mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Jember.
Dia menyebut, mahasiswa akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pihak legislatif. Terlebih, DPRD Jember disebut telah menyampaikan komitmen untuk menandatangani tuntutan tersebut pada keesokan harinya.
Sebagai informasi, pada aksi itu, Ketua DPRD Jember tidak dapat menemui massa sebab dikabarkan tengah berada di Surabaya. Sehingga, yang bersangkutan berjanji akan menandatangani pakta integritas di esok harinya.
“Kita akan melaksanakan aksi-aksi selanjutnya, jilid-jilid aksi selanjutnya. Kita melihat sesuai dengan statement dari Ketua DPRD Kabupaten Jember bahwa besok akan ditandatangani dan kita siap mengawal,” tegasnya.
Namun, Dhiya’ memberikan peringatan apabila komitmen tersebut tidak direalisasikan. Mahasiswa, kata dia, siap kembali turun ke jalan bersama elemen masyarakat.
“Semisal tidak ditepati oleh DPRD Kabupaten Jember, cuma ada satu kata, kita lawan bersama-sama,” pungkasnya.
Sementara, Anggota DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi tersebut, dan berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut agar menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Ia mengatakan, sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa merupakan persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Mulai dari kekhawatiran berkurangnya alokasi anggaran pendidikan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“DPRD Kabupaten Jember juga sama dengan kawan-kawan mahasiswa, bahwa sejatinya keberpihakan kepada rakyat harus dikembalikan,” pungkasnya. (fat/rus)
