SAWAHLUNTO–Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memimpin focus group discussion (FGD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan perangkat daerah di Balaikota Sawahlunto, Senin (8/6/2026).
Sejumlah isu strategis daerah menjadi pembahasan utama, mulai dari antisipasi musim kemarau, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga dampak sosial-ekonomi pasca dirumahkannya para pekerja perusahaan tambang batu bara yang operasionalnya saat ini dihentikan.
FGD tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, menyerap informasi terkini dari berbagai instansi, serta menyusun langkah antisipatif yang terukur guna menjaga stabilitas daerah dan melindungi kepentingan masyarakat.
Wali Kota Riyanda Putra menegaskan, pemerintah daerah harus hadir lebih cepat dan responsif dalam membaca berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk itu, seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah diminta memperkuat sinergi serta menyatukan langkah mitigasi agar setiap potensi persoalan dapat ditangani secara terpadu.
“Kita tidak boleh menunggu persoalan membesar. Pemerintah harus mampu mendeteksi lebih dini, berkoordinasi dengan baik, dan mengambil langkah yang tepat demi menjaga kondusivitas daerah serta memastikan masyarakat tetap merasa aman,” ujar Riyanda.
Menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna meminimalisir risiko kebakaran maupun potensi krisis air bersih. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.
Selain itu, melalui Dinas Pertanian, pemerintah daerah juga memfasilitasi para petani agar dapat memanfaatkan momentum musim tanam secara optimal. Pendampingan dan koordinasi terus dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian masyarakat di tengah perubahan cuaca yang terjadi.
Di sektor keamanan, laporan dari Polres Sawahlunto menunjukkan adanya peningkatan jumlah laporan kepolisian. Pada April 2026 tercatat 13 kasus, meningkat dibandingkan rata-rata 4 hingga 5 kasus pada bulan-bulan sebelumnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota bersama Forkopimda sepakat memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, serta koordinasi lapangan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
FGD juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat penghentian operasional perusahaan tambang batu bara yang menyebabkan sejumlah pekerja dirumahkan. Pemerintah daerah berupaya memetakan dampak yang ditimbulkan serta menyiapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Melalui forum koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu irama menghadapi berbagai tantangan daerah, sehingga stabilitas, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (IZ)
