Oleh: Putri Sahara
Ketika hak atas pesanan dijadikan komoditas berbayar, platform tak sekadar mengatur lalu lintas digital, melainkan mengeksploitasi kerentanan ekonomi para mitra di jalanan.
Di balik kenyamanan memesan kendaraan lewat ketukan layar gawai, tersimpan jutaan pengemudi ojek online yang nasib periuk nasinya kini dipertaruhkan bukan lagi oleh keuletan berikhtiar di jalanan, melainkan oleh logika lelang algoritma platform. Praktik komodifikasi akses kerja melalui fitur prioritas berbayar—mulai dari program ‘Turbo’ hingga bermutasi menjadi ‘FOKUS’—membongkar borok relasi kemitraan semu: peluang mencari nafkah kini diperjualbelikan kepada mereka yang sanggup membayar upeti di muka.
Menjual Prioritas, Merekayasa Kelangkaan
Awalnya program ini diperkenalkan dengan nama Turbo. Skemanya tampak sederhana namun menjerat: pengemudi yang ingin diprioritaskan dalam penerimaan pesanan diwajibkan membayar mahar Rp15.000 untuk durasi tiga jam, yang belakangan dinaikkan menjadi lima jam, sebagaimana dilaporkan oleh media GoRiau dan Langgam.id. Kebijakan sepihak ini memicu gelombang perlawanan vertikal di berbagai daerah—mulai dari Padang, Tasikmalaya, Yogyakarta, Banten, hingga ibukota Jakarta.
Di Kota Padang, Sumatera Barat, keresahan itu tumpah ke jalan saat puluhan pengemudi berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat pada September lalu. Berdasarkan laporan Langgam.id, kesaksian seorang pengemudi bernama Darma menggambarkan kenyataan pahit di lapangan: sebelum skema Turbo dipaksakan, ia dan rekan-rekannya rata-rata mampu mengantongi 15 pesanan per hari. Namun, pascakebijakan itu diberlakukan, pengemudi yang tak mampu menyisihkan uang untuk membeli ‘tiket prioritas’ terlempar ke pinggir sistem, hanya memperoleh 3 hingga 5 pesanan sehari.
Penurunan drastis hingga 70–80 persen ini membuktikan bahwa program prioritas bukanlah insentif tambahan (value-added), melainkan kanibalisasi peluang kerja. Algoritma sengaja merekayasa kelangkaan pesanan bagi pengemudi reguler demi menciptakan pasar buatan bagi fitur berbayar. Ini bukan lagi sekadar soal beban biaya Rp15.000, melainkan mekanisme peminggiran sistemik terhadap mereka yang paling papa.
Jebakan Fitur ‘Opsional’ dan Survei yang Bias
Menghadapi resistensi masif, manajemen Maxim berdalih dengan memperbarui program Turbo menjadi FOKUS. Fitur ini menawarkan segmentasi durasi: mulai dari tiga jam seharga Rp12.000 hingga sembilan jam seharga Rp20.000, seperti yang diungkapkan dalam laporan Spirit Riau. Alibi klise yang didengungkan perusahaan melalui pemberitaan Bualbual.com adalah bahwa program ini bersifat sukarela dan opsional. Menguatkan narasi tersebut, Maxim mempublikasikan hasil survei internal terhadap lebih dari 33 ribu mitra pengemudi pada pertengahan Oktober lalu. Dalam rilis resmi yang dimuat Tempo, Development Director Maxim Dirhamsyah mengklaim bahwa program Turbo telah meningkatkan pendapatan bagi 74,1 persen responden, dengan 61,9 persen mitra menyatakan aktif memanfaatkan fitur prioritas ini.
Namun, dalam kacamata sosiologi tenaga kerja dan metodologi riset, klaim tersebut justru membongkar kepalsuan yang menindas (coercive illusion). Pertama, terdapat indikasi bias kesintasan (survivorship bias): survei ini menyasar pengemudi yang masih aktif beroperasi, seraya menyingkirkan realitas ribuan pengemudi yang akunnya mati suri (anyep) karena kalah bersaing dengan akun-akun yang dibuat gacor secara instan akibat sanggup membayar kuota prioritas.
Kedua, tingginya angka pengguna Turbo bukanlah cerminan kepuasan sukarela, melainkan bukti pemaksaan struktural (structural coercion): mereka terpaksa membeli tiket prioritas karena sistem membuat mereka tak memiliki pilihan lain jika ingin tetap bertahan hidup.
Ketiga, jika mayoritas pengguna Turbo mengalami lonjakan pendapatan di tengah jumlah pelanggan harian yang relatif konstan, dari mana pesanan tambahan itu ditarik? Jawabannya tak lain adalah kanibalisasi sistematis: keuntungan peserta prioritas dirampas langsung dari jatah kerja rekan-rekannya yang tidak membayar—persis seperti data lapangan di Padang yang menunjukkan perolehan pesanan pengemudi non-prioritas anjlok drastis. Ada jurang mendalam antara ‘tidak diwajibkan membayar secara hukum’ dan ‘tidak dihukum secara ekonomi ketika menolak membayar’.
Pengemudi dihadapkan pada jebakan simalakamis: menyetor biaya muka atau pulang dengan tangan hampa. Ironisnya, untuk membeli paket FOKUS sembilan jam, pengemudi harus menyetor uang di muka sebelum roda motor berputar dan sebelum satu rupiah pun uang penumpang masuk ke dompetnya. Beban ini bertumpuk di atas pengeluaran harian mandiri seperti bahan bakar, pulsa internet, servis berkala, serta keharusan mengendapkan saldo aplikasi. Alih-alih berbagi risiko, korporasi justru melakukan transfer risiko operasional sepenuhnya kepada kaum buruh jalanan.
Kemitraan Semu di Bawah Dikte Aplikasi
Fenomena Turbo dan FOKUS bukan kecelakaan operasional, melainkan manifestasi gamblang dari apa yang dalam sosiologi ekonomi disebut sebagai algorithmic despotism (despotisme algoritmik). Peneliti Joanna Octavia dalam kajiannya mengenai regulasi algoritma di platform ekonomi menegaskan bahwa algoritma platform bukanlah entitas netral yang sekadar menjodohkan penawaran dan permintaan. Algoritma adalah instrumen kekuasaan asimetris yang dirancang untuk memantau, mendisiplinkan, serta mengendalikan perilaku kerja secara tak kasat mata.
Sejalan dengan temuan riset global dari International Labour Organization (ILO), tata kelola algoritmik difungsikan untuk memecah soliditas pekerja dan mengunci mereka dalam relasi ketergantungan yang timpang. Label ‘mitra’ yang diagung-agungkan korporasi hanyalah kamuflase hukum (pseudo-partnership) untuk mencuci tangan dari kewajiban dasar pengusaha: tiada upah minimum, tiada jaminan keselamatan kerja, tiada pesangon. Namun di sisi lain, platform menjalankan subordinasi penuh: mengontrol tarif sepihak, menentukan alokasi rezeki melalui kotak hitam algoritma (black box algorithm), dan kini menagih upeti atas peluang kerja.
Jika kemitraan ini setara, mengapa survei terhadap puluhan ribu mitra tersebut tidak pernah membeberkan secara transparan data komparasi perolehan pesanan antara pembeli fitur prioritas dan mitra non-prioritas? Mengapa pula rumus alokasi pesanan di balik kotak hitam algoritma tetap dirahasiakan, sementara jutaan pengemudi dibiarkan bertarung dalam ketidakpastian di pinggir jalan?
Bukan Sekadar ‘Ganti Baju’, Menagih Ketegasan Perpres Ojol
Perlawanan yang terus bereskalasi membuktikan bahwa pergantian nama dari Turbo ke FOKUS hanyalah strategi kosmetik. Di Jakarta, ratusan pengemudi sempat mendatangi markas pusat Maxim untuk menuntut pencabutan total skema komersialisasi ini. Kendati manajemen menjanjikan penutupan bertahap, kenyataan di daerah membongkar kemunafikan koordinasi korporasi. Kantor Maxim Pekanbaru bahkan sempat disegel oleh mitra pengemudi yang murka karena program berbayar itu masih merajalela dan membuat pendapatan mereka anjlok hingga 80 persen. Di Padang pun, menu FOKUS masih bebas berkeliaran di layar aplikasi pengemudi lokal. Dalih bahwa cabang hanya menjalankan instruksi pusat atau sedang mengevaluasi secara bertahap adalah retorika penundaan yang mengorbankan hajat hidup orang banyak.
Ironisnya, praktik eksploitatif ini justru langgeng di tengah lahirnya era baru regulasi ojek online tanah air. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang secara resmi membatasi biaya layanan aplikasi maksimal 8 persen. Namun, gelombang protes yang terus menjalar membuktikan adanya celah hukum baru (regulatory loophole). Korporasi diduga menyiasati pembatasan komisi tersebut dengan cara memonetisasi kuota jatah order lewat program FOKUS berbayar.
Oleh karena itu, momentum penyusunan aturan turunan Perpres No. 27/2026 yang ditenggat selesai pada akhir Desember nanti harus dikawal ketat oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah tidak boleh membiarkan platform mengelabui semangat hukum pembatasan komisi melalui komersialisasi algoritma. Aturan turunan yang komprehensif wajib merumuskan larangan tegas terhadap segala bentuk skema bayar untuk bekerja (pay-to-work schemes), mewajibkan audit independen berkala terhadap kotak hitam algoritma distribusi pesanan, dan mengembalikan esensi keadilan mencari nafkah bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia.
Profil Penulis:
Putri Sahara, mahasiswa Departemen Sosiologi, Universitas Andalas (UNAND), Padang, Sumatera Barat. Saat ini sedang menempuh studi sosiologi ekonomi dan aktif mengamati dinamika ketenagakerjaan digital. Kontak: putrisahara.writer@gmail.com / 085767440312
