JEMBER-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mempertemukan pedagang Pasar Tanjung, baik yang berjualan di dalam pasar maupun di jalan sekitar pasar, dalam forum dialog di Pendopo Wahyawibawagraha Jember, Jawa Timur, Selasa (22/9/2026).
Dalam dialog tersebut, para pedagang menyampaikan berbagai aspirasi terkait solusi atas persoalan yang dihadapi Pasar Tanjung. Pertemuan itu digelar untuk menyatukan persepsi antara pedagang yang berjualan di dalam pasar dan pedagang yang beraktivitas di sekitar jalan pasar.
Pedagang pasar bagian dalam, Muhadi, mengaku baru pertama kali diundang ke Pendopo untuk menyampaikan persoalan Pasar Tanjung secara langsung kepada kepala daerah.
Muhadi, yang mengaku telah berdagang di Pasar Tanjung sejak 1992, mengatakan bahwa selama puluhan tahun beraktivitas di pasar tersebut, dirinya belum pernah mendapat kesempatan berdialog langsung di Pendopo.
“Selama saya hidup di Pasar Tanjung, belum pernah diundang di Pendopo. Ini satu-satunya Bupati yang mengundang kita di Pendopo dan memberikan tempat para pedagang secara terhormat,” ujar Muhadi dalam dialog tersebut.
Dalam kesempatan itu, Muhadi menyampaikan bahwa persoalan pedagang yang berjualan di luar area pasar sebenarnya telah disampaikan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait sejak Februari 2026.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jember tersebut menyebut keberadaan pedagang di bahu jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani agar fungsi Pasar Tanjung dapat kembali seperti semula.
“Di tanggal 7 Februari 2026, di tempat ini juga saya sudah menyampaikan kepada Gus Bupati bahwa di luar itu ada pedagang liar. Kami menganggap pedagang liar,” katanya.
Muhadi berharap Pemkab Jember segera melakukan penertiban dengan mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Menurut dia, aktivitas perdagangan seharusnya dipusatkan kembali di dalam area pasar.
“Sebagai perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar, memohon kepada Bupati dan jajarannya agar segera melakukan penertiban, yang memang jalan dijadikan jalan, yang memang trotoar dijadikan trotoar, agar semua pedagang naik ke atas,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan pedagang bagian bawah, Ummu Latus Sakdiyah, mempertanyakan solusi yang disampaikan pedagang pasar bagian atas. Sebab, apabila lapak di sepanjang jalan pasar ditertibkan, pihaknya juga mempertanyakan keberlangsungan aktivitas para pedagang yang selama ini berjualan di lokasi tersebut.
“Kalau ditertibkan, bagaimana nasib penjual yang di bawah? Kami mohon solusi yang sebaik-baiknya, Gus,” ucapnya kepada Bupati Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, perbedaan pandangan dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, hal yang terpenting adalah seluruh pihak tetap menjaga hubungan baik dan bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang ada.
“Saya bahagia karena para pedagang sangat-sangat dewasa, sangat-sangat menunjukkan demokratis betul. Mau pedagang yang di atas maupun yang di bawah tadi berkomitmen untuk menjaga kerukunan,” kata Fawait.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya menjadi pemicu konflik antarpedagang. Menurutnya, seluruh pedagang memiliki kepentingan yang sama, yakni mendapatkan solusi atas persoalan yang terjadi di Pasar Tanjung.
“Boleh beda pendapat, tetapi mereka sama-sama menjaga kerukunan,” ujarnya.
Fawait menyebutkan, dalam dialog tersebut pemerintah juga menawarkan sejumlah solusi yang mendapat persetujuan para pedagang, salah satunya pengaturan jam operasional pasar bagian bawah.
Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dan tetap terbuka untuk dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kekurangan.
“Tidak mungkin kita bikin kebijakan langsung sempurna. Kita mencoba berikhtiar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari para pedagang,” jelasnya. (fat/rus)
