JEMBER-Fraksi PDI (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menolak menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Fraksi tersebut bahkan tidak hadir dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan tersebut.
Penolakan itu berkaitan dengan masuknya rencana pembiayaan melalui pinjaman senilai sekitar Rp786 miliar dalam KUA-PPAS 2027.
Menanggapi sikap tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang wajar.
Menurut Fawait, perbedaan pendapat dalam pembahasan anggaran tidak seharusnya menjadi persoalan selama seluruh pihak tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Biasa. Saya dulu waktu jadi DPRD provinsi lebih galak dibanding itu. Jadi, dinamika pembahasan itu biasa. Saya pikir di DPRD Jember masih adem ayem,” kata Fawait seusai rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 di Kantor DPRD Jember, Senin (7/9/2026) malam.
Fawait mengatakan, masyarakat pada akhirnya tidak terlalu berkepentingan dengan dinamika perdebatan di ruang legislatif maupun eksekutif. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan kebijakan anggaran memberikan dampak nyata terhadap kehidupan warga.
“Yang penting bagi masyarakat adalah kesehatan terjamin. Anak bisa sekolah, lebih-lebih hingga perguruan tinggi. Infrastruktur diperbaiki dengan baik. Jalan-jalan diperbaiki. Guru ngaji diberi insentif secara terhormat dan lain sebagainya. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Jember,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat telah memberikan mandat kepada pemerintah dan DPRD untuk mengelola berbagai persoalan tersebut. Karena itu, perbedaan pandangan politik semestinya tidak menggeser perhatian dari kebutuhan warga.
“Saya yakin masyarakat tidak mau masuk terlalu dalam urusan begitu. Yang penting bagi mereka, bagaimana mereka bisa lebih sejahtera dibanding sebelumnya,” imbuhnya.
Di tengah pembahasan KUA-PPAS 2027, Fawait mengatakan pemerintah juga perlu segera menyelesaikan persoalan lain yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jember.
Menurutnya, meskipun kondisi antrean mulai membaik, pemerintah masih perlu memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina agar persoalan tersebut dapat segera terurai.
“Walaupun sudah ada perbaikan, tetapi masih ada antrean. Perlu adanya fokus lagi, konsentrasi lagi, koordinasi lebih kuat lagi antara Pertamina dan kita semuanya sehingga bisa segera terurai. Ini yang paling penting,” tegasnya.
Fawait juga menilai persoalan aparatur sipil negara (ASN), khususnya nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, menjadi agenda yang tidak kalah penting untuk segera ditangani.
Ia menyebut terdapat sekitar 8.190 PPPK paruh waktu di Jember yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“PPPK paruh waktu ada 8.190. Lebih baik kita fokus itu. Para ASN juga penting. Itu paling penting bagi saya,” pungkas Fawait. (fat/rus)
