JEMBER-Selama lebih empat dekade, Boimin tidak pernah benar-benar tahu bagaimana wajah istrinya. Lansia 70 tahun itu kehilangan penglihatannya sejak balita. Begitu pula sebaliknya. Sang istri, Satema (60), mulai buta sekitar empat puluh tahun lalu, tepat saat mengandung anak pertama mereka.
Sejak itu, keduanya menjalani hari-hari berdua, dalam gelap yang sama, di sebuah rumah sederhana di Lingkungan Getem, Dusun Kalimalang, RT 002 RW 002, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Kawasan pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk pusat Kabupaten Jember.
Rumah itu berdiri dengan tembok yang hanya menutupi bagian depan. Selebihnya, dinding penyekat mengandalkan gedek, anyaman bambu yang lapuk dimakan waktu dan asin angin laut. Di rumah itulah, hampir setiap hari, Satema bangun pagi lalu meraba-raba jalan menuju rumah-rumah warga untuk memijat. Ia tidak pernah memasang tarif.
“Kadang dapat Rp30 ribu, kadang Rp40 ribu, terkadang ada juga yang memberi Rp50 ribu,” katanya. Penghasilannya bukan upah dari sebuah jasa yang punya harga pasti, melainkan belas kasihan yang datang dan pergi. Tak bisa diandalkan, apalagi direncanakan.
Boimin, yang juga mengidap vertigo, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Anak semata wayang mereka kini sudah beranak tiga, tetapi tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. Maka selama puluhan tahun itu, hanya ada Boimin dan Satema yang saling menopang, saling menuntun langkah, di rumah yang temboknya kian retak.
Hingga Minggu (16/8/2026), untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah itu tiba-tiba ramai oleh suara-suara asing.
Siang itu, Boimin dan Satema tak mengira rumahnya bakal didatangi rombongan besar. Ada tenaga kesehatan, camat, kepala desa, hingga jajaran organisasi perangkat daerah. Di antara mereka, duduk seorang laki-laki muda yang mengajaknya bercengkerama. Boimin dan Satema, yang tak bisa melihat, tidak tahu siapa yang duduk di sisinya.
“Kami tidak tahu siapa laki-laki yang duduk di sebelah saya tadi. Eh, ternyata bupati,” kata Satema kepada jurnalis, setelah kunjungan itu usai.
Laki-laki itu adalah Bupati Jember, Muhammad Fawait. Ia datang dalam rangka program Homecare, layanan yang digagas pemerintah daerah sebagai upaya membawa negara hadir langsung ke rumah-rumah warga, yang selama ini kesulitan menjangkau layanan kesehatan.
Sebab, gratisnya layanan di puskesmas atau rumah sakit melalui program Universal Healt Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, ternyata tidak otomatis berarti mudah diakses. Ada jarak yang tak tampak. Keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, hingga keterbatasan mobilitas. Hingga membuat sebagian warga akhirnya memilih menanggung sakitnya sendiri, di rumah, tanpa siapa pun tahu.
“Masih banyak masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, dan itu tidak cuma soal biayanya gratis, tetapi mereka punya kendala untuk datang ke puskesmas atau ke rumah sakit,” kata bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, usai melihat kondisi kesehatan Boimin dan Satema.
“Kami akan terus berikhtiar untuk memastikan bahwa mereka tidak menanggung sakitnya sendirian. Pemerintah harus hadir, negara harus hadir,” imbuhnya.
Boimin dan Satema hanyalah dua nama di antara sekitar 25 ribu warga sasaran program Homecare di Kabupaten Jember. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), dari jumlah itu terdapat 7.000-an orang berstatus lansia tunggal, 3.000-an orang penyandang disabilitas, dan 300-an orang tergolong warga miskin dengan sakit berat dan berkepanjangan.
Sisanya tersebar pada kategori ibu hamil risiko tinggi, anak dengan stunting, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti pengasuh pondok pesantren dan pendeta.
Setiap bulan, tenaga kesehatan bakal mendatangi mereka satu per satu. Memeriksa kondisi, memberi obat bila diperlukan, dan merujuk ke puskesmas atau rumah sakit jika butuh penanganan lebih lanjut.
Bagi warga yang belum masuk data tetapi membutuhkan, tersedia kanal aduan bernama Wadul Guse. Namun kunjungannya hanya sekali, bersifat insidental, berbeda dari warga yang sudah terdaftar sebagai sasaran tetap.
“Untuk tahap pertama, kita uji coba di 25 ribu keluarga. Filosofi Homecare ini kan dokter pribadi untuk keluarga yang tidak mampu. Kalau ini sudah berjalan baik, dari hulu ke hilirnya, nanti kita akan tingkatkan lagi,” jelas Gus Fawait.
Namun, di lapangan, persoalan yang dihadapi warga sasaran Homecare jarang berdiri sendiri. Rumah yang tidak layak huni, dokumen kependudukan yang tidak lengkap, kebutuhan pangan, semuanya berkelindan dengan kondisi kesehatan mereka. Dan tak bisa diselesaikan hanya dengan kunjungan bulanan seorang tenaga medis.
“Ini masih program baru, tentu masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Termasuk akhirnya kita menyinergikan ini bukan cuma Dinas Kesehatan, tapi kita sinergikan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Karena ini juga berkaitan dengan kemiskinan. Juga Dinas Kependudukan, karena ada beberapa keluarga yang ternyata tidak punya administrasi kependudukan. Serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita sekaligus menyurvei rumah-rumah yang tidak layak huni,” paparnya.
Program ini melibatkan empat organisasi perangkat daerah sebagai leading sector. Dinsos PPPA, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Belakangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) turut dilibatkan untuk menangani rumah-rumah yang kondisinya jauh dari layak. Seperti rumah Boimin dan Satema.
Apalagi pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jember mendapat jatah program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat sebanyak 1.355 unit. Melonjak lebih dari lima kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya 250 unit. “Termasuk tadi rumahnya, sesuai dengan program Pak Presiden Prabowo untuk melakukan bedah rumah,” ucap Gus Fawait.
Di setiap kecamatan, penanggung jawab pelaksanaan program ini adalah kepala puskesmas, camat, dan OPD yang bertugas mengawal langsung di lapangan. “Tugas OPD membantu memastikan bahwa pelaksanaan Homecare ini sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan, penerimanya juga sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Tugas mulia ini bukan cuma tugas nakes saja, tetapi tugas kita bersama,” tegasnya.
Sebelum tiba di rumah Boimin dan Satema, rombongan lebih dulu singgah ke rumah Asmaniyah (68), perempuan yang kini tinggal seorang diri di Dusun Krajan I, Puger Kulon. Suaminya meninggal dunia di Banyuwangi tiga tahun lalu. Sementara anak-anaknya, kandung maupun angkat, tinggal berjauhan, di Banyuwangi dan Bali.
Rumah yang berdiri di atas tanahnya sendiri itu kini diusulkan untuk mendapat bantuan RTLH. Asmaniyah juga sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan akan rutin dikunjungi tenaga kesehatan setiap bulan lewat program Homecare.
Gus Fawait menyebut, kehadiran pemerintah di rumah-rumah seperti milik Boimin, Satema, dan Asmaniyah, sebagai bagian dari makna kemerdekaan yang lebih utuh.
“Kemerdekaan itu tidak hanya merdeka dari penjajah, tapi merdeka untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kesehatan,” ujarnya. Ia juga meminta media untuk turut mengabarkan program ini, agar makin banyak warga mengetahui dan bisa mengaksesnya.
Selepas rombongan bertolak, di rumah sederhana itu, Boimin dan Satema tak bisa melihat wajah-wajah yang datang menjenguk mereka. Pasangan lansia itu juga tak tahu persis siapa yang telah empat dekade ini luput mendatangi rumah mereka lebih dulu, sebelum hari itu tiba.
Namun, yang mereka tahu, untuk sekali ini, ada yang datang, ada yang mendengar, dan ada yang mengetuk pintu bukan untuk meminta, melainkan untuk memberi. “Terimakasih Pak Bupati. Kami benar-benar tak mengira ada pemimpin yang sudi mampir ke gubuk kami,” ucap Satema, lirih. (rus)
