LABUNGKARI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buton Tengah, Sa’al Musrimin Haadi, di ruang rapat paripurna, Rabu (30/9/2025) malam.
Wakil Bupati Buton Tengah, Muhammad Adam Basan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas tanggung jawab dan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Disetujuinya Ranperda Perubahan APBD 2025 menjadi bukti adanya semangat dan keseriusan dalam menyelesaikan tahapan pembahasan hingga tercapainya persetujuan hari ini. Kerja sama dan koordinasi yang terjalin baik dengan DPRD sebagai mitra setara, diharapkan terus terpelihara demi kepentingan masyarakat Kabupaten Buton Tengah,” ungkapnya.
Wakil bupati menegaskan, penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap setelah Ranperda Perubahan APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan kualitas.
“Anggaran yang telah ditetapkan adalah anggaran maksimal, sehingga kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.
.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Dengan disepakatinya Ranperda Perubahan APBD 2025, nota kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi kelanjutan pembangunan daerah,” tutupnya. (*)
