PAYAKUMBUH-Sebuah acara pelantikan berubah menjadi drama politik simbolik di Payakumbuh. Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau (LAKAM) Kota Payakumbuh, Rabu (8/10/2025) yang mestinya memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh adat, justru meninggalkan luka sosial.
Beberapa niniak mamak dari sapuluh nagari memilih walk out meninggalkan acara dengan rasa tersinggung. Mereka datang sebagai undangan resmi, tapi duduk di luar ruangan. Saat akhirnya dipersilakan masuk dan duduk di depan, mereka malah disuruh bergeser ke belakang.
Di tanah di mana adat lebih tua dari pemerintahan, peristiwa semacam ini bukan sekadar “salah atur tempat duduk”. Ini salah membaca marwah.
Dalam budaya Minangkabau, tata tempat bukan basa-basi itu lambang kehormatan dan hierarki sosial. Saat niniak mamak dipindahkan ke belakang, pesan simboliknya jelas, adat digeser dari posisi terhormat. Bagi masyarakat yang hidup dalam sistem nilai adat, tindakan itu setara dengan meruntuhkan kehormatan kolektif.
“Kami bukan menuntut istimewa, tapi kalau adat sudah diundang, jangan diperlakukan seperti tamu tambahan,” ujar salah seorang niniak mamak.
Kemarahan mereka bukan reaksi emosional, tapi bentuk perlawanan terhadap sikap abai-abai terhadap adat, abai terhadap makna simbolik yang menjadi napas masyarakat Minang.
Insiden ini juga menampar citra Pemerintah Kota Payakumbuh yang selama ini berusaha tampil dekat dengan budaya lokal. Dalam politik daerah, hubungan dengan tokoh adat bukan sekadar urusan protokoler, melainkan urat nadi legitimasi sosial. Pemerintah boleh berkuasa lewat SK, tapi wibawa dibangun lewat restu sosial.
Di Payakumbuh, restu itu datang dari adat. Ketika para Niniak Mamak memilih walk out di depan publik, itu bukan hanya aksi spontan itu bentuk penarikan legitimasi simbolik. Sebuah sinyal keras pemerintah telah kehilangan sentuhan dengan akar budaya yang menopangnya.
Masalahnya bukan hanya siapa duduk di mana. Masalahnya adalah sensitivitas. Di ranah sosial-politik Minangkabau, kekuasaan yang kehilangan kepekaan terhadap adat akan kehilangan legitimasi moral.
Birokrasi boleh rapi di atas kertas, tapi jika gagal membaca kode sosial, ia akan tersandung oleh simbol-simbol kecil seperti kursi.
“Di Minangkabau, kesalahan protokoler bisa berubah jadi krisis kepercayaan,” ujar pengamat politik lokal.
Benar saja, perbincangan publik di Payakumbuh memanas. Di media sosial, warga mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa lalai terhadap tata penghormatan yang sudah menjadi bagian dari jati diri daerah.
Kejadian ini membuka tabir lama: hubungan antara kekuasaan dan adat di daerah sering kali hanya tampil manis di baliho dan sambutan pidato. Tapi ketika diuji di lapangan, penghormatan itu berubah jadi formalitas yang kering makna.
Padahal dalam sistem sosial Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah bukan slogan, tapi sistem nilai yang hidup. Ketika adat hanya dijadikan dekorasi politik, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa akar.
Walk out niniak mamak di Payakumbuh bukan insiden kecil. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana kekuasaan lokal mulai kehilangan rasa hormat, rasa peka, rasa memahami masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam politik yang berakar di tanah adat, kehilangan rasa adalah kehilangan arah. Jika pemimpin tak segera belajar membaca makna di balik simbol, maka marwah yang hilang takkan bisa ditebus dengan sekadar permintaan maaf. (JND)
