SARILAMAK-Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menuding Nota Keuangan RAPBD 2026 masih “samar-samar” dan lebih banyak dihabiskan untuk belanja rutin. Padahal, sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar di daerah ini masih penuh persoalan mendasar.
Dalam pandangan umumnya terhadap RAPBD 2026, Golkar mengkritik keras perbedaan data mengenai berkurangnya transfer ke daerah dan Dana Desa.
Menurut bupati, dana transfer tahun depan diperkirakan berkurang sekitar Rp204 miliar. Namun, Golkar menemukan data berbeda, yakni hanya berkurang Rp124,64 miliar dibanding pagu 2025 setelah efisiensi.
“Kalau data saja tidak jelas, bagaimana kita bisa memastikan RAPBD benar-benar berpihak pada rakyat? Transparansi fiskal ini menyangkut kepercayaan publik,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, saat menyampaikan pandangan umum di ruang sidang DPRD.
Selain persoalan dana transfer, Golkar juga menyoroti anggaran pendidikan yang dianggap belum menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Masih banyak SD dan SMP di Lima Puluh Kota yang tidak memiliki ruang pustaka, ruang UKS, bahkan ruang guru. Atap bocor dan sekat kelas lapuk masih ditemukan di sejumlah sekolah.
Di sektor kesehatan, kondisi serupa terjadi. Anggaran dinilai lebih banyak terserap untuk gaji pegawai dan layanan kuratif di rumah sakit, sementara program promotif-preventif seperti imunisasi, gizi masyarakat, penanganan stunting, dan layanan bagi lansia serta penyandang disabilitas masih minim. Bahkan, Golkar menemukan adanya tumpang tindih anggaran antara Dinas Kesehatan dan RSUD Achmad Darwis.
Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah daerah soal amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen mulai tahun 2027.
“Kalau pola belanja ini tidak segera diubah sejak 2026, pemda akan gamang menghadapi aturan baru. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi bisa makin terabaikan,” ujar Fajar.
Golkar menegaskan pihaknya akan terus mengawal RAPBD 2026 agar tidak sekadar menjadi daftar belanja rutin tahunan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (JND)
