JAKARTA-Gubvernur di Indonesia lempar handuk dengan kebijakan pemerintah pusat yang memotong transfer dana ke daerah. Para gubernur menyatakan gak kuat.
Di tengah dinamika fiskal nasional yang semakin ketat, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan sikap tegas sekaligus penuh optimisme kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN di daerah menyusul rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada anggaran 2026.
Menurutnya, usulan ini bukan sekadar respons administratif, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat.
“Kalau dana transfer terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kami mengusulkan agar pusat bisa mengambil alih pembayaran gaji ASN, termasuk PPPK, agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat,” tegas Mahyeldi dalam pertemuan dengan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, alokasi dana transfer ke daerah 2026 diproyeksikan Rp650 triliun, atau jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 triliun.
Khusus untuk wilayah Sumatera Barat, total pengurangan TKD diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun, sementara untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri, pemotongan tersebut mencapai sekitar Rp533 miliar.
Sementara itu, belanja pegawai daerah yang sebagian besar bersumber dari dana alokasi umum (DAU) secara nasional mencapai Rp373,8 triliun. Kondisi ini, menurut Mahyeldi, memperkuat alasan perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam menanggung beban gaji ASN dan PPPK.
Mahyeldi menilai, angka-angka tersebut bukan sekadar data fiskal, melainkan cerminan tantangan besar yang menuntut inovasi dan solidaritas antar pemangku kepentingan di daerah.
“Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Justru di saat seperti inilah semangat membangun harus semakin menyala. Jika pusat mengambil alih beban gaji ASN, maka ruang fiskal daerah bisa difokuskan untuk pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya yang dikutip dari keterangan pers Biro Adpim Setdaprov Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menegaskan tentang semangat utama yang diusung pemerintah daerah yang bukan hanya sekadar bertahan di tengah tekanan fiskal, tetapi melangkah dengan strategi baru.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk memperkuat kolaborasi, menggali potensi lokal, dan mempercepat inovasi dalam pelayanan publik.
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, kebijakan penyesuaian dana transfer dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita memahami kekhawatiran daerah. Namun, penyesuaian ini perlu agar APBN tetap kuat. Pemerintah pusat juga mendorong agar daerah semakin efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran,” jelas Purbaya.
Ia menilai, masih banyak ruang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
