GUNUNGSITOLI-Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Aliansi Rakyat Peduli Kepulauan Nias (FARPKen) memaksa masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Gunungsitoli saat melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (4/9/2025) siang.
Awalnya, aksi berjalan dengan orasi dan penyampaian aspirasi di depan halaman kantor wali kota. Namun, membuat massa justru geram ketika massa aksi hanya ditemui oleh Eko Ariyanto Zebua yang merupakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Sebab, walikota sedang menjalankan tugas kedinasan.
“Perlu kami sampaikan, pimpinan sedang melakukan tugas kedinasan sehingga kepada kami ini diberikan tugas untuk mewakili beliau, ” ungkap Eko.
Sontak mendengar ucapan itu, massa aksi kecewa karena Wali Kota Gunungsitoli tidak keluar menemui para pendemo dengan alasan sedang menjalankan tugas kedinasan dan para peserta aksi seakan tidak percaya dan ingin memasuki ruang wali kota untuk mengecek kepastiaan keberadaannya dengan menjamin tidak membuat rusuh, anarkis dan pelanggaran.
“Mohon maaf pak, boleh saya sendiri mengecek. Saya sendiri yang mengecek. Bapak-bapak kepolisian, saya datang di sini bukan untuk ricuh, saya ingin ketemu sama walikota-nya loh,” teriak pimpinan aksi, Helpin Zebua.
Dkatakan Helpin, dia siap untuk ditangkap jika buat anarkis karena yang dibawa bukan apa-apa, selain aspirasi masyarakat dan meminta tolong untuk tidak menghalanginya untuk menjumpai pimpinan daerah. Sebab, dirinya merupakan warga Kota Gunungsitoli.
“Saya mohon izin, mau lewat temui pimpinan saya, saya mau ketemu dengan wali kota saya,” kata Helpin.
Situasi tegang ketika peserta aksi mencoba masuk lebih dekat ke area pintu kantor wali kota. Melihat kondisi tersebut, aparat bernegosiasi berusaha untuk menenangkan hingga massa membubarkan diri dan bertolak melanjutkan aksi di Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.
Pada orasi FARPKeN menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Gunungsitoli untuk segera mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kelangkaan gas LPG 3 Kg dan meminta menindaklanjuti pembangunan APBD 2025 serta menjelaskan ketimpangan anggaran antar kecamatan.
“Kami mendesak Pemko Gunungsitoli untuk menghentikan pembangunan yang tidak bermanfaat, fokus perbaiki fasilitas pasar dan terminal terbengkalai. Silahkan turun ke daerah tertinggal yang belum tersentuh pembangunan,” pintanya. (YL)
