LABUNGKARI-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tengah 2025–2029 di Gedung Kesenian Lakudo, Senin (1/9/2025).
Kepala Bappeda Buton Tengah, Samrin Saerani menjelaskan, Musrenbang RPJMD merupakan kelanjutan dari forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Forum ini menjadi ruang bagi stakeholder dan perencana dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan masukan terkait penyusunan RPJMD.
“Visi pembangunan lima tahun ke depan adalah mewujudkan masyarakat Buton Tengah yang sejahtera, religius, berbudaya, dan berdaya saing atau disingkat dengan Buteng Serius. Kami berharap seluruh jajaran perangkat daerah memberikan masukan, sehingga dokumen RPJMD ini menjadi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan pembangunan ke depan,” ujar Samrin.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, Perencana Utama Bappenas RI, Supriyadi dan Sekretaris Bappeda Sulawesi Tenggara, Waode Muslihatun.
Pelaksana Tugas Sekda Buton Tengah, Muh. Rijal, yang mewakili bupati dalam sambutannya, menegaskan pentingnya Musrenbang RPJMD sebagai momentum strategis menentukan arah pembangunan daerah.
“RPJMD tidak hanya menjadi pedoman pemerintah daerah, tetapi juga kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dokumen ini, kita ingin memastikan seluruh warga Buton Tengah merasakan manfaat pembangunan, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal yang berdaya saing,” jelas Rijal.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi kunci efektivitas pembangunan. Dengan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat, pemkab optimistis visi pembangunan 2025–2029 dapat tercapai.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah Sa’al Musrimin Haadi, Wakapolres Buton Tengah Kompol Bagio, perwakilan Dandim 1413 Buton, para asisten, staf ahli, kepala OPD, Kepala Kantor Pertanahan Buteng, para kabag, camat, kepala desa/lurah, TP-PKK, Dharma Wanita, serta perencana OPD dan kecamatan. (*)
