opini  

Membangun Demokrasi Partisipatif, Mahasiswa Jadi Pengawas dan Pengawal Kekuasaan

(Emir Fadillah Farzie Analim, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas)
(Emir Fadillah Farzie Analim, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas)

Dalam perencanaan negara, konsep pembangunan partisipatif bukan sekadar istilah. Ini adalah contoh keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan jalan kebijakan dari perencanaan hingga implementasi.

Sayangnya, konsep ini seringkali hanya menjadi formalitas saja di Indonesia. Forum-forum partisipatif seperti musyawarah pembangunan desa hanyalah sebagai simbolis, tetapi orang-orang yang berkuasa dan berkepentinganlah yang ada di birokrasi dan politik yang telah menahan keputusan akhir. Kritik dianggap sebagai ancaman, partisipasi publik dilarang. disinilah mahasiswa harus hadir, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak utama.

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan harus lebih dari sekedar pemikiran. Mahasiswa berada dalam posisi yang cukup strategis: mereka terdidik, berdikari, dan memiliki hak untuk berbicara atas nama masyarakat. Mahasiswa adalah salah satu kekuatan yang masih dapat menentang pada kekuasaan dalam konteks politik yang semakin dipengaruhi oleh orang-orang berkepentingan.

Oleh karena itu, mahasiswa harus menggunakan pengetahuan, jaringan, dan keberanian untuk mengintervensi ruang kebijakan, mengawasi pembangunan yang benar-benar partisipatif, dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar terlibat, bukan hanya dicatat sebagai jumlah kehadiran.

Partisipasi diperlukan dalam keadaan politik Indonesia saat ini. DPR semakin kehilangan legitimasi, eksekutif sibuk mengatur rencana pembangunan yang pro-investor, sehingga membuat masyarakat kecil semakin terpinggirkan.

Dalam situasi seperti ini, mahasiswa seharusnya menciptakan tekanan politik yang nyata dengan tidak hanya bersuara di jalan tetapi juga mengembangkan ide-ide alternatif dan membangun tempat untuk berbicara kritis dengan orang lain. Pembangunan partisipatif hanya akan berhasil jika mahasiswa dapat menggabungkan keinginan orang-orang rakyat dengan ruang kekuasaan yang tertutup.

Oleh karena itu, mahasiswa harus kembali ke jati dirinya: menjadi pengawal, pengkritik penguasa dan penopang aspirasi rakyat. Jangan biarkan label agent of change hanya menjadi kata manis di pidato pejabat. Dalam situasi politik yang kian menindas, mahasiswa wajib bersikap represif terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. (Emir Fadillah Farzie Analim, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas)



Kunjungi Kami di Google News:

google news
Exit mobile version