BATUSANGKAR-Masyarakat Tanah Datar menolak rencana pembangunan PLTS di Danau Singkarak. Masa iya danau mau diatap? Masyarakat khawatirkan ikan bilih dan pariwisata terganggu serta lingkungan rusak.
Rencana pemerintah membangun Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak, Sumatera Barat oleh PLN Indonesia Power mendapatkan penolakan dari masyarakat terdampak di selingkar Danau Singkarak.
Penolakan sendiri disampaikan warga dalam sosialisasi rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak 50 MW di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Rabu (15/1/2025).
Sosialisasi diikuti ratusan warga dari empat nagari, Padang Laweh Malalo, Sumpur, Guguk Malalo, dan Bungo Tanjung.
Sosialisasi dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, Helmi Kautsar, Bupati Tanah Datar Eka Putra serta perwakilan Pemprov Sumbar.
Andre Rosiade mengatakan, persoalan penolakan yang dilakukan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTS itu merupakan dinamika yang biasa karena masyarakat punya alasan dan bukan soal ego sekelompok masyarakat.
Andre sangat menghargai alasan masyakarat menolak adanya rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak dan memastikan tidak akan memaksa masyarakat di Batipuh Selatan untuk menerima adanya investasi tersebut.
Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan, Bukhari Datuak Tejo Malalo, menegaskan Danau Singkarak memiliki spesies endemik yakni ikan bilih yang saat ini kondisinya tarancam.
Dikhawatirkan dengan adanya PLTS semakin mengancam keberadaan spesies endemik tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat di selingkar Danau Singkarak meminta agar pembangunan PLTS Terapung ini dipindahkan ke lokasi lain salah satunya di Danau PLTA Koto Panjang yang tidak memiliki spesies endemik dan masyarakat sekitar danau PLTA juga tidak menggantungkan pendapatan utama mereka dari danau koto panjang, sehingga lebih minim konflik. (infopublik)
