BUKITTINGI-Dinas Pariwisata Bukittinggi akui hingga saat ini sistem pembayaran masuk ke destinasi wisata berbayar di daerah ini tetap menggunakan dua cara, tunai dan non tunai.
Kepala Dinas Pariwisata Bukittinggi, Rofie Hendra mengatakan, semua perbankan yang menggunakan layanan pembayaran non tunai dapat dipergunakan pengunjung ketika masuk ke objek wisata di Bukittinggi, seperti di Taman Margasatwa Budaya Kinantan (TMSBK), Taman Panorama Lubang Japang dan Benteng Fort de Kock.
Namun, sejauh ini ditemukan fenomena, tidak semua pengunjung itu memiliki akses pembayaran secara non tunai, sehingga Dinas Pariwisata tetap memfasilitasi pembayaran tiket masuk ke objek wisata secara tunai.
Ia menegaskan, pembayaran tunai dari penjualan tiket masuk ke objek wisata yang diterima itu menggunakan aplikasi android dan disetorkan secara realtime kepada kas daerah, sehingga hal tersebut mengurangi kebocoran keuangan.
“Kita bukan tidak melaksanakan Brizzi atau segala macam untuk pembayaran masuk ke objek wisata berbayar. Tapi, sampai saat ini pembayaran di objek wisata, bukan hanya Brizzi, tetapi kita bisa melayani non tunai dan tunai. Dari evaluasi kita, tidak semua pengunjung kita menggunakan Brizzi sehingga kita memfasilitasi pembayaran non tunai dari semua bank yang memiliki kode barcodenya, jadi tidak hanya dari Bank BRI, melainkan semua bank,”ujarnya.
Rofie Hendra menyebutkan, pihaknya berusaha menghadirkan suasana baru di destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, pengunjung akan mendapatkan penampilan sejumlah event, sehingga kehadiran di objek wisata tersebut menjadi sebuah kenangan yang tidak dapat terlupakan.
Saat libur lebaran lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat kunjungan selama kurun waktu seminggu dengan jumlah 100.218 wisatawan di destinasi wisata berbayar.
Kunjungan itu terhitung sejak Rabu (10/4/2024) hingga Rabu (17/4/2024). Dari jumlah itu mampu menambah pundi rupiah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,2 miliar.
Angka lebih kecil dari penerimaan ketika momentum lebaran lalu yang mencapai Rp3,3 miliar. (*)
