PALU-Gubernur Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan sebagai gubernur dengan kinerja luar biasa dalam membangun daerah tertinggal.
Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di sela rapat koordinasi nasional (Rakornas) Afimasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Swiss-Belhotel Silae Palu, Sulawesi Tengah, Selasa-Rabu (3-4/10/2023).
“Alhamdulillah, ini kado untuk Hari Jadi Sumbar yang ke-78. Penghargaan ini adalah wujud komitmen dan kerja keras pemprov bersama bupati dan wali kota serta dukungan dari pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa/nagari tertinggal,” ucap Gubernur Mahyeldi yang dalam kegiatan itu juga didapuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mewakili gubernur se-Indonesia dalam membacakan ikrar pembangunan desa/nagari tertinggal.
Sebelumnya, dalam rakor nagari tertinggal di Sumbar pada akhir Agustus lalu, gubernur menekankan, pemprov bertekad melepaskan status tertinggal dari 25 desa/nagari pada 2024. Dia meminta seluruh pihak untuk bahu membahu agar seluruh desa/nagari bisa meraih status desa maju dan mandiri.
“Bung Hatta pernah mengatakan, berapa pun terangnya obor di Monas, tetap tidak akan bisa menerangi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita bertekad menghidupkan lilin di seluruh nagari/desa di Sumbar. Artinya, tidak ada lagi nagari/desa tertinggal di Sumbar dengan terus memenuhi kebutuhan SDM, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jangkauan internet,” ucap gubernur yang dikutip dari siaran pers Biro Adpim Setdaprov Sumbar.
Rakornas Afirmasi PPDT di Palu sendiri digelar dalam rangka mendukung terlaksananya Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2023, sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 27 Tahun 2022, serta sebagai bentuk apresiasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas upaya pengentasan daerah tertinggal.
Dalam kegiatan yang dibuka Wapres Ma’ruf Amin tersebut, diserahkan penghargaan bagi tiga menteri, dua gubernur, dan satu bupati daerah tertinggal, yang dinilai berkerja sangat luar biasa dalam pelaksanaan program PPDT. Kegiatan itu dihadiri sejumlah kementerian/lembaga terkait, 15 gubernur, 62 bupati, serta nupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. (*)
