JAKARTA-Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama sejumlah kepala daerah mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Gubernur meminta dukungan dan arahan dari Kepala BNPB beserta jajaran, terkait beberapa kebutuhan dan rencana strategis dalam penanggulangan bencana di Sumbar.
“Ada empat usulan yang kita sampaikan kepada Kepala BNPB, semuanya terkait penanggulangan bencana di daerah,” ungkap Mahyeldi.
Adapun empat materi utama yang menjadi usulan, pertama untuk penanganan dampak bencana di beberapa wilayah Sumbar akibat banjir dan tanah longsor pada 13 Juli lalu, kedua mengusulkan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di Sumbar.
Kemudian yang ketiga mengonfirmasi kelanjutan rencana pembangunan Balai Besar BNPB sebagai pusat pengendalian bencana untuk wilayah regional Sumatera. Keempat mengusulkan Sumbar menjadi tuan rumah Jambore PRB 2024 mendatang.
Gubernur Mahyeldi didampingi Wali Kota Padang, Bupati Agam, Bupati Pesisir Selatan dan Bupati Padang Pariaman.
“Kehadiran kita bersama ini menunjukkan keseriusan kita di daerah kepada kepala BNPB,” ungkap Mahyeldi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan arahan agar segala kebutuhan yang sifatnya harus segera dan mendesak, maka dapat menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk kebutuhan darurat.
“Namun harus dipahami anggaran DSP itu ada ketentuannya dan harus dipenuhi,” katanya.
Kemudian untuk jangka menengah hingga panjang, Kepala BNPB mengatakan, seluruh kebutuhan yang dianggap perlu dalam pemulihan dan seterusnya dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
“Perlu digarisbawahi dan meminta agar seluruh persyaratan yang diperlukan untuk merealisasikan hibah RR dapat dikerjakan dalam tempo yang sesingkatnya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih terkatung-katung,” tuturnya.
BNPB juga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng lintas kementerian/lembaga untuk memberikan solusi terbaik penanganan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Sumatera Barat.
“Ini pertu kolaborasi lintas sektoral untuk bisa sama-sama menuntaskan masalah penanganan bencana di Sumatera Barat,” katanya dalam rilis Biro Adpim Setdaprov Sumbar. (*)
