JEMBER-Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendorong sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Keselarasan tersebut dinilai penting agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terlaksana secara optimal hingga ke daerah.
Hal itu disampaikan Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah, saat kunjungan kerja bersama DPR RI Komisi II di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Cheka mencontohkan sinkronisasi pembangunan di sektor pertanian, dalam mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur di satu tingkat pemerintahan, tetapi membutuhkan kesinambungan tugas antarpemerintah.
“Kalau seandainya tujuannya adalah pangannya aman, maka sawah kita harus terairi,” ujarnya.
Misalnya, kata dia, pemerintah pusat memiliki peran membangun bendungan dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya, pemerintah provinsi bertugas memastikan distribusi air melalui jaringan irigasi sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota melanjutkan melalui pembangunan irigasi kecil maupun pipanisasi.
Menurut Cheka, pembagian kewenangan tersebut harus berjalan beriringan. Jika salah satu tahapan tidak terlaksana, distribusi air ke lahan pertanian bisa terhambat sehingga tujuan kebijakan ketahanan pangan tidak tercapai.
“Kalau itu tidak terjalin salah satu saja, maka air itu enggak akan sampai ke sawah-sawah. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa jadi tidak tercapai,” jelasnya.
Karena itu, Cheka menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program yang telah dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung untuk mencapai target yang ditetapkan.
“Kita mendorong sinkronisasi program-program tersebut sehingga tujuan dari setiap kebijakan itu bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik di daerah,” pungkasnya.
Sementara, Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan, bahwa program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tentunya telah diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat. Sinkronisasi tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
“Program prioritas pemerintah kabupaten adalah program-program yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” ujar Gus Fawait, panggilan akrabnya.
Menurut dia, keselarasan tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan hingga pelayanan publik. Dia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas di Jember.
“Insyaallah, apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional, juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” pungkasnya. (fat/rus)
