JEMBER-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat, 16 Oktober dan Senin, 19 Oktober 2026.
Langkah ini diambil untuk membantu mengurai penumpukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada Pertamina dalam upaya memulihkan distribusi dan penjualan BBM agar kembali normal.
Menurutnya, meskipun distribusi BBM menjadi tugas utama Pertamina, pemerintah daerah tetap perlu mengambil peran untuk membantu mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
“Distribusi BBM adalah tugas utama dari Pertamina. Namun, tentu kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah lepas tangan begitu saja,” kata Fawait dalam keterangannya.
Lanjut Bupati, Pemkab Jember memutuskan menerapkan WFH bagi ASN pada Jumat dan Senin sebagai salah satu upaya membantu mengurangi penumpukan pembelian BBM di SPBU.
“Sebagai bentuk dukungan kita kepada Pertamina untuk mengurai beberapa antrean ini. Kami Pemerintah Kabupaten Jember memutuskan hari Jumat besok, kemudian hari Senin minggu depan, untuk para ASN Kabupaten Jember kami putuskan untuk work from home,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Pemkab Jember. Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi perangkat daerah, di Unit satuan pendidikan dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Jember, Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana, Unit layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Serta, Unit layanan kebersihan dan persampahan, Unit layanan kependudukan dan pencatatan sipil, Unit layanan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Unit layanan Kesehatan (RSD, Puskesmas, Laboratoriun Kesehatan dan Unit kesehatan lainnya).
“Selain Unit Kerja pada nomor 1 (diatas), melaksanakan tugas kedinasan 100 persen bekerja di rumah/Work From Home (WFH),” bunyi yang tertera dalam SE tersebut.
Fawait berharap kebijakan tersebut dapat membantu Pertamina memulihkan distribusi BBM sekaligus menormalkan kembali aktivitas penjualan di SPBU wilayah Jember.
Sementara untuk langkah lanjutan, kata dia, masih akan melihat perkembangan situasi. Pemkab Jember juga akan melakukan kajian serta berdiskusi dengan para ahli dan Pertamina, khususnya jajaran Pertamina di Jember.
“Kita akan kaji, kita akan berdiskusi dengan ahlinya juga dan kita akan berdiskusi dengan Pertamina,” pungkasnya.
Sebelumnya, antrean kendaraan roda dua, mobil, hingga truk boks terlihat mengular sampai ke bahu jalan. Kondisi ini terutama terjadi pada pengisian Pertalite di sejumlah SPBU kawasan Ahmad Yani, Kaliwates, Mangli, hingga Mastrip. Waktu tunggu pengisian BBM dilaporkan mencapai 30 menit hingga lebih dari satu jam.
Salah satu contoh dialami oleh Samsul Hadi, warga Kecamatan Sumbersari. Ia mengatakan, antrean panjang membuatnya perlu menyediakan waktu lebih banyak untuk mengisi BBM.
“Antreannya cukup panjang. Kami harus menunggu lebih lama untuk mengisi BBM, padahal kebutuhan ini untuk aktivitas sehari-hari,” kata Samsul, Kamis malam (15/10/2026).
Keluhan serupa disampaikan Haryati, warga Kecamatan Ambulu. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar tanpa harus mengantri terlalu lama.
“Harapannya segera normal kembali. Kalau antreannya panjang seperti ini, tentu mengganggu aktivitas warga. Kami berharap bisa membeli BBM seperti biasanya,” ujarnya.
Sementara, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, bahwa pasokan BBM untuk Jember tetap aman. Penyesuaian yang terjadi saat ini berkaitan dengan pola distribusi, menyusul dinamika geopolitik internasional yang turut mempengaruhi jadwal kedatangan kapal tanker pengangkut minyak.
Pertamina juga memastikan tidak ada pengurangan volume pengiriman BBM ke Jember. Meski demikian, kondisi distribusi tersebut berlangsung bersamaan dengan antrean panjang yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusinya terkait jadwal dan keberangkatan, ketibaan kapal-kapal tanker dan lain-lain,” jelasnya.
Dilain sisi, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Dinas Perhubungan untuk membantu mengurai antrean serta mengatur lalu lintas di sekitar SPBU.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Jember, Sartini. Bahkan ia menyebut, di Jember pengiriman pasokan BBM jenis Pertalite telah melebihi kebutuhan harian.
“Kalau kita hitung dan bandingkan dengan kebutuhan harian, suplai dari Pertamina, baik dari Depo Banyuwangi maupun Depo Surabaya, ini cukup,” terang Sartini.
Menurutnya, selain kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah, salah satu penyebab antrean ialah pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite akibat kenaikan harga BBM jenis Pertamax. (fat/rus)
