AGAM–Pemerintah Kabupaten Agam terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi melalui berbagai program bantuan sosial dan rehabilitasi.
Bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia, hingga pertengahan 2026 bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp11,708 miliar, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 8.308 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Agam.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Villa Erdi, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat bangkit pascabencana, khususnya akibat banjir bandang, tanah longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya memastikan setiap warga terdampak mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan yang dibutuhkan selama masa pemulihan.
“Pemerintah Kabupaten Agam bersama Kementerian Sosial RI terus berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan selama masa pemulihan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Agam, bantuan yang telah disalurkan terdiri dari Jaminan Hidup (Jadup) bagi 8.195 jiwa dengan total nilai mencapai Rp11,063 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Santunan Ahli Waris Tahap II kepada delapan ahli waris dengan total bantuan sebesar Rp120 juta, serta Santunan Korban Luka kepada 105 jiwa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp525 juta.
Tidak hanya dalam bentuk bantuan tunai, masyarakat terdampak juga menerima bantuan kebutuhan dasar berupa paket sembako yang disalurkan melalui program Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketahanan keluarga selama proses pemulihan berlangsung.
Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam masa pascabencana merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian negara terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Ia menyebutkan, pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif.
“Pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujar Bupati.
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) kepada 2.297 kepala keluarga terdampak bencana. Melalui program ini, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari selama tiga bulan, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan.
Selain bantuan sosial, pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui program rehabilitasi fisik. Sebanyak Rp2,47 miliar telah dialokasikan untuk perbaikan 112 unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan tempat tinggal masyarakat yang terdampak.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan pemulihan masih cukup besar. Data Dinas Sosial Kabupaten Agam mencatat hingga saat ini terdapat 2.427 unit rumah yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah.
Karena itu, pemerintah terus memprioritaskan penanganan dan rehabilitasi pada daerah-daerah yang mengalami dampak paling parah, seperti Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Palupuh, IV Koto, Malalak, dan Matur.
Kawasan tersebut menjadi fokus utama karena terdampak banjir bandang, longsor, serta berbagai kejadian hidrometeorologi lainnya.
Villa Erdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi modal utama untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak. Dengan kebersamaan dan gotong royong, kita optimistis masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sediakala,” tutupnya. (HR)
