PESISIR BARAT-Pejabat Psisir Barat yang terdiri dari Bupati Dedi Irawan, Pj. Sekda, Tedi Zadmiko dan Plt. Inspektur, Henri Dunan hadiri rapat koordinasi (rakor) penguatan sinergi pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakor dihadiri kepala daerah se-Indonesia bertujuan memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyemprot pejabat pemerintah daerah yang merasa tak cukup dengan gajinya. Johanis mengingatkan, para pejabat sudah diberikan fasilitas yang begitu banyak oleh negara.
“Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah,” ujarnya saat berpidato dalam rakor itu.
Ucapan tersebut terlontar saat Johanis menceritakan kebingungannya atas kasus korupsi yang berasal dari pejabat pemda.
Kata dia, banyak anggota DPRD yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi atas permintaan pejabat di pemda. “Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?” tanya Johanis.
Saat itulah, para pejabat berseru tidak cukup. “Tidak cukup,” jawab beberapa pejabat daerah.
“Tidak cukup ya? Tidak cukup?” tanya Johanis lagi.
Johanis pun langsung menegur mereka. “Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka,” kata Johanis dengan nada tinggi.
Bupati Dedi Irawan menegaskan, Pemkab Pesibar berkomitmen penuh mendukung dan siap berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi guna mewujudkan good governance.
Pemkab Pesibar terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih dari korupsi. (*)
