PADANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang adakan rapat paripurna, Senin (2/6/2025) di gedung dewan, komplek pemerintahan Aie Pacah.
Rapat paripurna itu dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2025–2029 oleh Wali Kota Fadly Amran.
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri seluruh anggota dewan.
Ketua DPRD Muharlion menyatakan pembahasan Ranperda RPJMD akan dilanjutkan secara maraton oleh panitia khusus (pansus) mulai Selasa, 3 Juni 2025.
Dari pihak pemerintah kota hadir Wali Kota Fadly Amran, kepala OPD, forkopimda dan undangan lainnya.
Wali Kota Fadly Amran menekankan, pembangunan Kota Padang lima tahun ke depan akan berfokus pada tiga pilar utama: smart city (kota pintar), kota sehat, serta pembangunan berlandaskan nilai agama dan budaya lokal.
Smart City bukan sekadar penerapan teknologi, tapi mencakup tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan partisipatif, jelasnya. Ia menyebut pengembangan layanan digital seperti perizinan online, sistem informasi kesehatan dan pendidikan, serta transportasi ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi tersebut.
Di bidang kesehatan, Padang tengah mengikuti penilaian nasional Forum Kota Sehat dengan sembilan indikator, mencakup aspek kesehatan jiwa, lingkungan, kesiapsiagaan bencana, hingga kesejahteraan sosial. Fadly menekankan pentingnya menciptakan kota yang bersih, aman, nyaman, dan layak huni.
Dia menegaskan pembangunan harus sejalan dengan filosofi Minangkabau: adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Hal ini, katanya, menjadi landasan untuk menciptakan harmoni sosial dan keberlanjutan ekonomi.
Wali Kota juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Untuk itu, pemerintah merancang program unggulan di sektor perdagangan, jasa, UMKM, serta pariwisata berbasis budaya dan kuliner lokal.
Ranperda RPJMD ini, lanjutnya, telah melalui proses partisipatif mulai dari forum perangkat daerah, musrenbang, hingga konsultasi publik. Dokumen ini disusun selaras dengan Asta Cita, delapan arah kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
“Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif dan mendukung percepatan pengesahan ranperda ini,” ujar Fadly.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momen ini sebagai awal kebangkitan pembangunan Kota Padang ke arah yang lebih maju dan sejahtera. (*)
