GUNUNGSITOLI-Pemerintahan Desa Tuhegeo II, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Gunungsitoli akan menggelar penyuluhan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan.
Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi serta mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kependudukan.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu program pemerintahan Desa Tuhegeo II yang akan digelar pada 20 Juli 2025. Hal ini disampaikan, Ehaogo Laoli selaku sekertaris desa, Jumat (11/06/2025).
“Dengan adanya penyuluhan ini nantinya, Dukcapil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat, ” kata Ehaogo.
Ehaogo menuturkan, berdasarkan hasil konsultasi kepada ibu Kadis Dukcapil Kota Gunungsitoli beberapa hari lalu, akan diadakan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat seperti pelayanan pengurusan kartu keluarga (KK), akta lahir, perubahan KK, akta kematian, surat pindah penduduk, kartu identitas anak (KIA) dan lain-lain.
Oleh karena itu, kepala dinas menitip pesan supaya warga dapat menyiapkan seluruh berkas dokumen yang masih belum lengkap mulai hari ini.
“Ketika pihak Dukcapil datang di desa nantinya maka berkasnya diverifikasi dan jika dinyatakan lengkap maka berkas itu nanti dibawa ke kantor dinas untuk diproses dan kalau tidak lengkap maka harus dilengkapi kembali,” tuturnya.
Dia menghimbau kepada pemerintah desa melalui kepala dusun agar disampaikan informasi ini kepada seluruh masyarakat untuk memudahkan pelayanan dan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor Dukcapil di Kota Gunungsitoli.
“Dengan adanya program dan pelayanan ini dapat mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan administrasi kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan ke kota sebagai wujud perhatian pemerintah desa dan pemerintah daerah bagi warga masyarakat,” kata dia. (Tim)
