PADANG-Ketua Komisi II DPRD dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya memberikan apresiasi kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama 2025.
Dia memberikan sorotan tajam kepada beberapa OPD yang masih tertinggal jauh dari target yang telah ditetapkan.
Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar, Selasa (8/7/2025) Rachmad Wijaya menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah.
Ia juga meminta Wali Kota Fadly Amran segera mengambil langkah nyata terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam pengumpulan PAD.
“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” kata Rachmad.
Rachmad menambahkan, secara umum capaian PAD per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar.
“Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa enam bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” kata Rachmad.
Tiga OPD Jadi Sorotan
Rachmad mengungkapkan berdasarkan data resmi dari Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tercatat tiga OPD yang menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
“Yang pertama adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari target PAD Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” kata dia.
Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan mencatat realisasi PAD Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen.
Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.
Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen.
“PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya.
Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu.
Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen.
Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
Rachmad menilai kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.
Rachmad menegaskan digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Padang.
Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua 2025.
Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Padang sebagai kota yang bersih, modern dan berdaya saing tinggi. (*)
