PADANG-Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya mendesak Wali Kota Fadly Amran untuk mengambil langkah serius dan menyeluruh dalam membenahi kawasan wisata pantai Padang.
Ia menilai, sejumlah persoalan yang terus berulang, terutama soal parkir liar dan pelayanan yang tidak ramah, sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengunjung.
“Pantai Padang ini ikon kota. Jadi tujuan wisata. Harusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman, bukan malah menjadi lokasi yang membuat pengunjung merasa dipaksa atau bahkan seperti diintimidasi,” ujar Rachmad yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.
Rachmad menyoroti maraknya kejadian pemaksaan parkir yang kerap viral di media sosial. Bahkan ada yang baru sampai langsung dipaksa membayar parkir. Dalam beberapa unggahan yang beredar, pengunjung dipaksa parkir di titik tertentu dan diarahkan oleh tukang parkir agar belanja atau makan di tempat yang ditunjuk. Tak sedikit pengunjung yang memilih membatalkan kunjungan karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut.
“Ini jelas mencoreng citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada praktik pemaksaan parkir, apalagi sampai mengusir atau menolak pengunjung karena tidak mau mengikuti kemauan oknum tukang parkir,” ujarnya.
Rachmad meminta agar sistem parkir di kawasan Pantai Padang diatur secara profesional dan transparan, dengan aturan yang jelas dan petugas yang terlatih. Menurutnya, tukang parkir harus menjadi bagian dari pelayanan, bukan sebaliknya.
“Pengunjung harus bebas memilih tempat parkir, tidak boleh dipaksa, apalagi dengan intimidasi. Mereka datang untuk menikmati suasana pantai, bukan untuk merasa tertekan,” kata dia.
Rachmad mendesak Pemko Padang menempatkan personel pengawasan dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan di kawasan pantai secara rutin dan terkoordinasi agar semua tukang parkir dan pedagang merasa diawasi dan tidak berbuat sekehendak hati mereka saja.
Selain soal parkir, Rachmad menyoroti soal harga makanan dan minuman yang kerap dikeluhkan pengunjung karena dianggap lebih mahal dan tidak wajar. Ia mendorong agar pemko menetapkan standar harga yang adil dan terjangkau.
“Mungkin tidak semua yang melakukan ini. Tapi masih ada oknum-oknum yang curang. Harga makanan dan minuman harus masuk akal. Jangan sampai pengunjung merasa tertipu atau kapok datang karena harga yang tidak sepadan. Jika perlu, ada pengawasan harga dari dinas terkait dan sanksi bagi pelaku usaha yang curang,” tambahnya.
Rachmad menegaskan, Pemko Padang harus memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan dan merusak pengalaman wisatawan. Apalagi kejadian sudah berulang-ulang dan membuat wisatawan malas dan berkurang minatnya ke pantai Padang.
“Kalau kita serius ingin menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi unggulan, maka pengelolaannya juga harus serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran,” sebutnya. (*)
