Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan budaya dan keindahan alam, kini menghadapi tantangan serius dalam hal pembangunan. Dalam upaya mengejar kemajuan, pemerintah daerah dan pihak swasta tampaknya berlomba-lomba membangun infrastruktur tanpa koordinasi yang memadai.
Akibatnya, konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial menjadi isu yang semakin mencuat.
A. Proyek Tanpa Arahan yang Jelas
Banyak proyek pembangunan di Sumatera Barat tampaknya dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang. Contohnya, pembangunan jalan tol yang memotong kawasan hijau atau lahan produktif sering kali menimbulkan protes dari masyarakat. Alih-alih mempermudah akses dan meningkatkan ekonomi, proyek ini justru menjadi penyebab konflik agraria dan perusakan ekosistem.
Tidak hanya itu, pembangunan fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan dan hotel di kawasan wisata seperti Bukittinggi dan Payakumbuh sering kali mengabaikan kearifan lokal. Keindahan alam dan nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi daya tarik utama justru tergilas oleh beton dan aspal.
B. Kerugian bagi Masyarakat Lokal
Pembangunan yang tumpang tindih tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merugikan masyarakat lokal. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Selain itu, maraknya proyek yang dilakukan tanpa konsultasi publik menciptakan ketidakpuasan dan memicu konflik sosial.
Sebagai contoh, kasus pembangunan bendungan di salah satu daerah di Sumatera Barat mengakibatkan puluhan keluarga harus relokasi tanpa kompensasi yang memadai. Padahal, lahan yang mereka tinggalkan adalah sumber penghidupan utama selama bertahun-tahun.
C. Lingkungan Jadi Korban
Sumatera Barat yang dikenal dengan lanskap alamnya yang memukau kini harus membayar harga mahal. Eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung pembangunan sering kali dilakukan tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Erosi, banjir, dan kerusakan hutan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Ironisnya, pembangunan yang semula dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup malah menciptakan bencana ekologis. Hutan lindung yang diubah menjadi lahan tambang atau perumahan menghilangkan fungsi alamiah sebagai penyangga ekosistem.
D. Solusi: Perencanaan dan Kolaborasi yang Tepat
Jika dibiarkan, tumpang tindih pembangunan ini hanya akan memperburuk keadaan. Pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas dengan menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat mencegah proyek-proyek yang merugikan banyak pihak.
E. Membangun Tanpa Merusak
Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk berkembang tanpa harus mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terarah, pembangunan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa menghancurkan apa yang sudah ada. Kini saatnya semua pihak berbenah dan memastikan pembangunan benar-benar menjadi berkah, bukan musibah. (Anggia Putri Arista, Mahasiswa Universitas Andalas)
