SAWAHLUNTO–Kota Sawahlunto kini menghadapi dilema besar yang tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan warga. Ada yang yang menggoyang di Jakarta.
Di tengah kontestasi Pilkada 2024, PT Miyor, sebuah perusahaan yang telah menjadi tulang punggung perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak keluarga, justru disorot tokoh politik yang seharusnya membela kepentingan rakyat.
Elit politik itu sekarang duduk di DPR, tepatnya Komisi XII. Anggota DPR itu tengah bermanuver yang dinilai sarat dengan kepentingan politik pribadi telah menimbulkan gelombang keresahan di kalangan masyarakat.
Bagaimana tidak, banyak keluarga di Sawahlunto yang menggantungkan hidup mereka pada tambang yang dikelola PT Miyor Pratama Coal. Namun, anggota DPR itu diduga malah memberikan sorotan tajam pada perusahaan tersebut.
Apakah ini sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya melindungi dan memperjuangkan kebutuhan rakyat? Mengapa sebuah perusahaan yang menjadi penopang hidup masyarakat justru disorot dan dikritisi dengan tajam dan hal ini diduga bagian dari intrik politik jelang pilkada.
Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah niat dia semata-mata untuk memperjuangkan keadilan, ataukah ada agenda tersembunyi dalam persaingan pilkada.
Semakin dalam menggali, semakin terlihat ketidakseimbangan dalam prioritas dia sebagai anggota DPR. Di satu sisi, ia langsung menekan PT Miyor saat Komisi XII menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, sementara perusahaan-perusahaan lain di Sawahlunto yang mungkin memiliki catatan pelanggaran justru luput dari perhatiannya.
Tak hanya itu, bahkan banyak warganya sendiri yang menggantungkan hidup mereka di perusahaan tersebut. Alih-alih menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya dan membawa bantuan dari pusat ke daerah pemilihannya yang juga merupakan kampungnya sendiri, anggota dewan itu justru dinilai lebih mementingkan agenda politik pribadi.
Keputusan ini memunculkan kesan, kepentingan politik lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilindungi. Masyarakat semakin merasa kecewa karena mereka melihat dia lebih sibuk dengan perebutan kekuasaan ketimbang memperhatikan kebutuhan dasar rakyatnya.
Banyak warga Sawahlunto mulai membandingkannya dengan anggota DPR, seperti Andre Rosiade. Andre memilih pendekatan yang berbeda: alih-alih menebar intimidasi, ia berfokus pada membawa bantuan nyata dari pusat untuk memperkuat kota Sawahlunto dan menjembatani aspirasi masyarakat. Kontribusi Andre yang nyata dan tulus ini membuat masyarakat merasa diperjuangkan dan dipedulikan oleh sumando urang Silungkang tersebut.
Sebaliknya, tindakan anggota dewan yang satu ini menciptakan kesan, ia lebih peduli pada perebutan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Sawahlunto tidak butuh pemimpin yang sibuk memupuk kekuatan politik dengan cara-cara licik. Kota ini butuh pemimpin yang berani membela kepentingan warganya, membawa perubahan nyata, dan merangkul semua pihak tanpa pandang bulu.
Sudah waktunya masyarakat Sawahlunto membuka mata dan memilih dengan bijak siapa yang layak disebut sebagai pemimpin sejati. Jangan biarkan intrik politik mengorbankan kehidupan banyak keluarga yang menggantungkan nasib mereka pada pekerjaan yang ada. Sawahlunto butuh sosok pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan yang sibuk dengan ambisi dan permainan kekuasaan.
Namun, seorang anggota DPR memang punya hak untuk bertanya. Dia berhak untuk bertanya dalam rapat dengar pendapat, sebab anggota DPR memang punya hak yang dilindungi konstitusi. Sebab, anggota DPR memang memiliki fungsi pengawasan.
Cuma saja, pepatah Minang menyebut, “Manembak jan ka dapua surang.” (*)
