PADANG-Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas melaksanakan kegiatan seminar antara Ilmu Politik Universitas Andalas dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
Seminar diadakan di ruang sidang dekanat FISIP Universitas Andalas Padang, Rabu (25/4/2024). Seminar mengusung tema pangan dan hutan dari perspektif ekonomi politik.
Ada dua materi bahasan, masing-masing fungsi perhutanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang disampaikan Thamrin.
Kemudian, Abdul Aziz yang merupakan dosen ilmu politik Universitas Brawijaya.
Seminar terbuka untuk mahasiswa dan umum yang diikuti para dosen di lingkungan FISIP Universitas Andalas dan beberapa perwakilan dari mahasiswa Universitas Brawijaya.
Ketua Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas, Tengku Rika Valentina menyampaikan terimakasih atas kunjungan dari Prodi S1 Ilmu Politik Brawijaya.
Dia berharap seminar ini menjadi ilmu bagi pesert dan berharap terjalin erat silaturahim antara Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas dan Prodi S1 Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
Seminar dimoderatori mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas, Vivi Desrianti Putri.
Thamrin menyampaikan, hutan merupakan suatu persoalan yang baik bagi bumi namun dalam perspektif negara pengelolaan hutan terbagi menjadi dua, yaitu antroposentris dan prosentris.
Di samping itu, permasalahan adanya perbedaan orientasi dalam pengelolaan hutan antara tujuan konservasi hutan dengan tujuan pemanfaatan sosial ekonomi.
Selama ini kedua pendekatan tersebut saling berhadapan. Artinya tujuan pemanfaatan sosial ekonomi akan mengurangi fungsi konservasi hutan.
Pertentangan ideologis antara kedua pendekatan tersebut bisa diatasi melalui pengelolaan tentang hak milik serta akses pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak hanya untuk tujuan kepentingan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tetapi juga untuk kelestarian hutan.
Abdul Aziz menampilkan makalah tentag pangan dalam perspektif ekonomi politik. Pada dasarnya hutan bisa dikelola untuk menjadi peningkatan ekonomi dan juga pengelolaan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaboratif governance antara masyarakat dan negara, menurut ekosentris, Manusia untuk hutan dan hutan untuk manusia.
Abdul Aziz membahas kebijakan swasembada pangan yang cukup menarik dan sangat perlu untuk dilakukan. Tetapi apakah klaim swasembada benar adanya? Sampai tingkat tertentu ada.
Misalnya, swasembada beras. Dia juga membahas beberapa kebohongan pangan pemerintah pada saat ini, seperti berucap anti impor pangan, justru bertindak mengimpor berbagai komoditas pangan, contohnya impor beras berjuta-juta ton setiap tahun. (*)
